Network
Akmal menambahkan, sejak BULOG berubah fungsi, Negara mengalami kekacauan dalam mengendalikan stok pangan di gudang-gudang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Mekanisme tata niaga pangan menjadi pasar bebas yang fluktuatif tergantung situasi pasar yang pemerintah sulit mengendalikan dengan intervensi harga atau operasi pasar karena tools yang dipakai pemerintah sangat terbatas.
“Implementasi UU no 18 tahun 2012 tentang pangan masih belum optimal dijalankan amanatnya. Tidak ada lembaga negara yang berfungsi seperti BULOG ketika masih berbentuk Badan. Saat ini Komisi IV DPR masih terus mendorong Kementan agar efektif membina para petani untuk meningkatkan produksi pangan di sentra-sentra komoditas baik tanaman pangan, perkebunan maupun hortikultura”, urai Akmal.
Politisi asal Sulsel II ini menyampaikan, membangun ekosistem Tata Niaga Pangan Sehingga Petani Dapat Fokus Berproduksi. Saat ini Menteri Perdagangan yang baru dilantik memiliki tantangan berat untuk berkolaborasi dengan kementerian teknis mengatasi carut marut persoalan pangan dalam negeri.
Ia memprediksi, situasi gejolak pangan dunia yang mempengaruhi Indonesia akan terus berlanjut hingga tahun 2022. DPR menurutnya, terus mengawasi bagaimana ketersediaan pangan nasional cukup dimana kementerian Hulu seperti Perdagangan mawas diri terhadap ekspor impor komoditas pangan.
Baca Juga: Impor Pangan Terus Naik Akibat Data Tidak Akurat? Bahkan Data Tak Sama Antar Instansi Pemerintah
“Petani kita selama ini terus didorong berproduksi, akan tetapi pasca panennya tidak diperhatikan. Petani kita harus diberi keadilan yang selama ini terjadi harga naik di tingkat konsumen tapi di tingkat petani tidak bahkan cenderung turun. Insentif buat petani mesti diperhatikan, jangan sampai petani menjadi kelompok yang paling menderita dari rantai tata niaga pangan nasional”, kritis Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan ini mengusulkan kepada pemerintah agar membangun pasar yang adil (Market fair), dimana adil untuk produsen, adil untuk distributor, adil untuk pedagang dan adil untuk konsumen. Ia mengingatkan agar negara jangan seperti negara Liberal.
“Masih banyak yang harus diperbaiki. Kita harus mengakui mulai dari persoalan pupuk, mesin pertanian, teknologi pola tanam, bibit dan banyak hal lain," katanya.
