Prihatin, Kemiskinan Timpa Masyarakat Sekitar Hutan, Pemerintah Harus Optimalkan Hal Ini

JURNAL SOREANG - Wakil rakyat asal Pulau Sumbawa NTB, Johan Rosihan menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum optimal dalam memberdayakan masyarakat di sekitar hutan.

Padahal menurutnya prioritas program mesti diarahkan pada tata Kelola hutan berbasis pemberdayaan masyarakat.

"Saya menlai kelemahan atau kegagalan kinerja KLHK ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan masyarakat sekitar hutan, banyaknya kasus illegal logging, tidak terselesaikannya kasus konflik lahan dan termarginalkannya masyarakat adat dalam proses tata Kelola hutan," ujar Johan saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri LHK beserta jajarannya, Senin 6 Juni 2022.

Baca Juga: Hari Hutan dan Air Sedunia: Marwan Hamami Harap Penanaman Kopi di Puncak Buluh Menjadi Mata Pencaharian Warga

Johan juga meminta KLHK untuk fokus menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan terutama hutan di Pulau Jawa yang sedang kritis.

"Kelestarian hutan harus lebih diprioritaskan dari pada pembangunan yang berdampak merusak hutan dan lingkungan," tegasnya

Politisi PKS ini mengaku prihatin atas kondisi hutan di Pulau Jawa dengan  telah terjadi deforestasi besar-besaran yang mencapai 2.050.645 Ha dari periode tahun 2000-2017 dengan laju sebesar 125.460 Ha/tahun.

Menurut Johan hal ini harus menjadi perhatian pemerintah sebab dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan akan merugikan kehidupan manusia dan seluruh komponen lingkungan hidup.

Baca Juga: Diduga Ada Kerugian Negara Rp362,6 Triliun, KLHK Harus Beberkan Perusahaan Pemegang Izin Konsensi Hutan