Network
JURNAL SOREANG- Wakil rakyat asal Sukabumi, drh. Slamet mengaku geram dengan sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menolak membeberkan data lengkap terkait penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur di sejumlah provinsi di tanah air.
Pasalnya di awal masa sidang tahun 2022 kementerian yang dinakhodai oleh Situ Nurbaya tersebut berjanji akan memberikan data perusahaan-perusahaan pemegang konsensi bermasalah tersebut.
"Namun kenyataannya hingga saat ini KLHK belum menyampaikan data-data yang sudah menjadi kesimpulan rapat tersebut," katanya Sabtu 12 Februari 2022.
Baca Juga: 2018, Lahan Kritis Kawasan Hutan Jawa Barat Capai 911 Ribu Hektar, Reboisasi Tutupan Hutan Meningkat
"Dari laporan yang kami terima akibat penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur di 8 provinsi diduga telah merugikan negara sebesar Rp362,6 triliun rupiah, sehingga sudah sepantasnya kami meminta KLHK untuk menyampaikan nama-nama perusahaan pemegang konsensi ataupun izin pemanfaatan hutan tersebut kepada kami," ungkap Slamet.
Ia pun merinci bahwa dalam laporan KLHK menunjukkan telah terjadi penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural pada areal kebun seluas 8,46 juta hektar dan 8.713 Hektar areal pertambangan yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah.
"Sehingga kami meminta KLHK untuk menyampaikan data mengenai nama-nama perusahaan yang bertanggung jawab atas lahan hutan tersebut," katanya.
Namun hingga waktu yang ditentukan KLHK tidak kunjung memberikan data-data tersebut.
"Saya ingatkan kepada KLHK jika data-data tersebut tidak diserahkan, maka kementerian bisa dianggap melanggar pasal 28 huruf c UU no 18 tahun 2013 yaitu melindungi pelaku penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dengan ancaman pidana 1 tahun hingga 10 tahun penjara dan denda mulai dari 1 M hingga Rp10 Miliar," tegasnya.
