Network
Dia menyoroti terbitnya Kepmen LHK No. 287/MenLHK/Setjen/PLA-2/4/2022 tgl 5 April 2022 tentang penetapan Kawasan dengan pengelolaan khusus pada Sebagian hutan negara yang berada pada Kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa.
"Hal ini perlu dipertanyakan karena kebijakan tersebut berpotensi merusak tatanan sistem hutan lestari yang dikhawatirkan berdampak negatif pada kelestarian hutan dan berakibat merugikan masyarakat luas," imbuh Johan.
Selain itu lanjut Johan, kebijakan yang dikeluarkan KLHK tersebut belum dilengkapi dengan lampiran peta sebagai satu kesatuan dengan SK tersebut.
Hal ini dapat menimbulkan multi interpretasi terhadap penentuan areal KHDPK dan dapat berakibat menimbulkan kegaduhan atau konflik sosial di tingkat akar rumput.
Baca Juga: 2018, Lahan Kritis Kawasan Hutan Jawa Barat Capai 911 Ribu Hektar, Reboisasi Tutupan Hutan Meningkat
“Untuk menjaga kelestarian hutan, saya minta KLHK perlu segera mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan,” tutur Johan.
Wakil rakyat dari NTB ini mengungkapkan saat ini luas hutan yang dilepaskan untuk TORA sebesar 728,1ribu hektar dan luas Kawasan hutan yang dikelola masyarakat sebesar 1.750.000 hektar.
"Sejauh mana pengawasan KLHK terhadap lahan-lahan yang telah dilepaskan tersebut dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan lahan tersebut karena luasnya sangat besar dan perlu dievaluasi sejauhmana dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," urai Johan.
Baca Juga: Pemerintah Gaet Stakeholder Tanggulangi Lahan Kritis Kawasan Hutan
Saat ini negara-negara di dunia dihadapkan pada ancaman krisis pangan, energi dan Keuangan.
