Network
JURNAL SOREANG - Bareskrim Polri resmi menetapkan influencer Doni Salamanan sebagai tersangka kasus dugaan aplikasi berkedok binary option platform Qoutex.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, Doni terancam 20 tahun penjara.
"Ancaman di atas 5 tahun di mana ancaman TPPU 20 tahun," kata Ramadhan seperti dikutip Jurnal Soreang dari kanal Youtube KUDUGA tv, Selasa 8 Maret 2022 malam.
Doni dijerat Pasal 45 ayat 1 junto 28 ayat 1 UU Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) dengan ancaman 6 tahun.
Subsider, 378 KUHP. Kemudian, Pasal 3 Ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun memberikan tanggapannya terkait kasus tersebut.
Hal ini ia sampaikan ketika menghadiri acara BPD HIPMI Jabar di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Sabtu 12 Maret 2022.
“Urusan Doni, Indra dan lain-lain, satu saya titip kepada masyarakat agar hidup itu sesuai aturan, itu saja,” kata Ridwan Kamil.
Baca Juga: Rekomendasi HP Samsung RAM 6 GB Terbaik Maret 2022, Mulai dari Rp2 jutaan dan Spesifikasi Terbaik
“Meraih ekonomi harus sesuai aturan,” ucap pria yang akrab disapa Kang Emil itu menambahkan.
Kang Emil juga mengimbau kepada masyarakat Jabar agar jangan terlalu pamer kekayaan. Apalagi di medsos.
“Kedua, jangan terlalu banyak pamer kekayaan, kadang-kadang didapat dengan cara melanggar aturan,” tuturnya.
Terkait Doni Salmanan kerap memberikan sumbangan, Kang Emil menyebut, jika masyarakat tidak tahu asal usul dana yang disumbangkan.
Baca Juga: Simak! Berikut Rekomendasi HP Xiaomi RAM 8GB Terbaik Maret 2022, Mulai dari Rp3 jutaan
“Bahwa bersangkutan-bersangkutan suka mengasih sumbangan kan masyarakat tidak tahu, media juga jangan mempermasalahkan masyarakat yang menerima sumbangan,” ujarnya.
Emil juga menegaskan tidak ada aliran dana ke Pemrpov Jabar dari Doni Salmanan kendati ia pernah menghadiri acara pembagian ribuan paket sembako beberapa bulan lalu.
Untuk diketahui, Doni Salmanan membeli ribuan paket sembako dari uang hasil lelang motor Harley Davidson.
"Apa hubungannya dengan Pemprov, saya tanya? Tidak ada, kan. Jadi jangan menyeting seolah-olah Pemprov menerima uang," jelasnya.
"Itu mah ada orang yang menyumbang ke rakyat minta disaksikan oleh Gubernur, oleh Pemerintah Provinsi, maka dipersilakan saja," tandasnya.
"Mau menyumbang ke rakyat, mau latar belakangnya seperti apa di saat krisis, saya apresiasi, bukan berarti ada aliran (dana) lewat ke pemerintah, paham ya. Jadi, saya titp, dalam menyampaikan berita, kita juga proporsional supaya tidak terjadi kesalahpahaman," tandasnya. ***
