Network
JURNAL SOREANG- Pemerintah harus memprioritaskan program bantuan untuk nelayan dan segera melakukan penataan kampung nelayaan. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan alokasi anggaran yang bersentuhan dengan kehidupan nelayan kecil dan petambak serta perbaikan kehidupan kampung nelayan.
"Pemerintah harus meningkatkan bantuan sarana prasarana kepada masyarakat kelautan perikanan yang cepat terdistribusi pada awal tahun anggaran ini agar bisa optimal untuk membantu nelayan," kata wakil rakyat asal NTB, Johan Rosihan, Sabtu 12 Februari 2022.
Johan mengatakan KKP harus menyiapkan strategi khusus dan roadmap dalam melakukan implementasi anggaran terhadap program yang bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan.
Baca Juga: Raja Thailand Beri Pengampunan, 28 Nelayan Akhirnya Bisa Pulang ke Aceh
Sebab hal itu akan berdampak langsung kepada nelayan dan masyarakat kelautan perikanan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya.
“Saya menilai Anggaran KKP tahun 2022 masih sangat kecil (masih di bawah 1% dari APBN), maka optimalisasi dan langkah tepat menjadi sangat penting dalam tata Kelola anggaran agar berdampak membangkitkan perekonomian berbasis laut dan perikanan,” ujar Johan
KKP perlu melakukan terobosan baru dalam memperbaiki sistem tata kelola kelautan perikanan untuk mewujudkan iklim bisnis yang kondusif. "Dengan cara meningkatkan nilai investasi dan nilai ekspor yang berdampak pada kesejahteraan nelayan”, tuturnya.
Baca Juga: Aturan Baru Pemerintah Soal Penangkapan Ikan Terukur Bisa Matikan Nelayan Kecil
KKP juga harus lebih serius meningkatkan daya saing komoditas unggulan dan bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan ekspor perikanan.
"Harus ada roadmap agar ekspor Indonesia lebih unggul dibanding Vietnam berbasis potensi sumberdaya bahari yang kita miliki” sambung Johan.
Johan juga mendorong KKP segera merealisasikan program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menata dan memberdayakan kampung nelayan sebagai sentra ekonomi secara terukur, sistematis dan mensejahterakan keluarga nelayan.
Selain itu, dia meminta KKP secara sistematis bisa meningkatkan angka konsumsi ikan secara nasional karena menurutnya negara kita masih kalah dengan Malaysia dalam hal konsumsi ikan padahal laut kita lebih luas dan sumber ikan kita lebih beragam dan jumlahnya lebih besar.
“Saya melihat KKP harus lebih aktif mendorong penyediaan pasokan kebutuhan ikan sebagai sumber pangan nasional dalam jumlah yang cukup, aman dan bergizi untuk menuntaskan berbagai persoalan pangan dan kondisi bangsa yang terkait pangan seperti tingginya prevalensi stunting dan anemia karena kurangnya akses pangan oleh masyarakat, papar Johan.***
