Anggota DPR Minta Perbaikan Regulasi Sebelum Merger BUMN Pelabuhan, Saatnya BUMN Berkelas Internasional

JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina menyatakan,  pentingnya korporasi yang mengelola pelabuhan agar  usaha dan pelayanannya bertaraf internasional.

Nevi mengatakan, perusahaan pengelola pelabuhan yang dimiliki negara dalam hal ini di bawah Krmenterian BUMN mesti menjadi perusahaan berkelas dunia.

"Untuk mendukung itu, harus ada perubahan regulasi untuk mempermudah mewujudkan terbentuknya suatu badan usaha yang mumpuni dan mampu besanding dengan jenis usaha lain di negara-negara maju," ujarnya, Kamis 19 Agustus 2021.

Baca Juga: Peringati HUT ke-76 RI, Menteri BUMN Tunjukkan Jiwa Seninya dengan Rilis Puisi 'Merdeka adalah Berdaulat'

Hingga saat ini, Selat Malaka menjadi salah satu jalur perdagangan internasional terpadat di dunia.

Setiap tahun, jumlah kapal yang melintas di Selat Malaka mencapai lebih dari 100.000 kapal dengan mengangkut lebih dari 90 juta kontainer.

"Jangan sampai kita kalah dengan negara tetangga, mengingat Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di Selat Malaka yakni sekitar 600 mil," tutur Nevi.

Nevi menjabarkan, Berdasarkan data Lloyd’s List (2019), pelabuhan Singapura mampu melayani sekitar 37,2 juta kontainer, dan Malaysia dikisaran 22,6 juta kontainer.

Baca Juga: DPR RI Nilai Pengangkatan Emir Moies Jadi Komisaris BUMN Langgar 'AKHLAK' Kementerian BUMN

"Sedangkan Indonesia mampu menarik sekitar 10,5 juta kontainer dan Thailand sebanyak 8,1 juta kontainer. Mestinya negara kita yang unggul dalam mengelola pelayanan kontainer dari berbagai negara," ucapny.

Kenyataannya, kondisi memprihatinkan masih terjadi. Jika dibandingkan, Singapura hanya memiliki garis pantai sepanjang 15 mil dan Malaysia 200 mil. "Sedangkan Indonesia 600 mil, tapi belum mampu menarik minat kapal untuk bersandar dengan jumlah lebih besar," kata Nevi.

Politisi PKS ini menyoroti, akan tingginya biaya logistik di Indonesia dan waktu yang dihabiskan kapal di pelabuhan Indonesia relatif lebih lama dibandingkan dengan negara lain.

Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Panggil Mahasiswa Indonesia Pulang Teliti Vaksin COVID-19, DPR RI: Itu Cuma Gimmick

"Waktu yang digunakan untuk pengurusan ekspor dan impor di Indonesia baik dari sisi kepabeanan maupun dokumen, lebih lama jika dibandingkan dengan negara lain. Di Indonesia, waktu yang dihabiskan untuk proses dokumen ekspor mencapai 138,8 jam dan untuk dokumen impor selama 164,4 jam. Sementara itu, di Malaysia dokumen ekspor diproses hanya selama 35 jam, dan dokumen impor selama 60 jam," katanya.

Legislator asal Sumbar ini juga meminta, agar BUMN pelabuhan memiliki payung hukum yang mengakomodir penggunaan teknologi canggih. Peningkatan efisiensi pelabuhan dengan pemanfaatan teknologi digital mesti dapat di realisasikan dengan memperkuat "single windows".

"Negara kita mesti mampu membuat aturan yg terintegrasi antara perdagangan, Beacukai, dan lembaga terkait lainnya sehingga bisa mengurang waktu pengurusan administrasi dan bongkar muat kapal sehingga watunya tidak jauh berbeda dengan di negara tetanggga," katanya.

Baca Juga: Komisi X DPR RI Sebut Pengunduran Diri Rektor UI dari Komisaris BUMN Dapat Batalkan PP Ini

Sebelumya melakukan merger BUMN Pelabuhan, ujar Nevi, maka selesaikan dahulu regulasi yang menghambat. "Lalu bentuk regulasi baru yang mendukung berkembangnya BUMN Pelabuhan bersaing dengan negara-negara tetangga," katanya.***