Network
JURNAL SOREANG-Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta PLN lebih aktif membangun pembangkit listrik sendiri daripada mengandalkan peran Independen Power Producer (IPP) atau perusahaan listrik swasta.
Pasalnya, muncul kekhawatiran sektor pembangkitan akan didominasi IPP yang berimbas pada penguasaan sektor kelistrikan oleh pihak swasta.
"Bila PLN tersubordinasi atau dengan kata lain IPP mendominasi sektor pembangkitan, dikhawatirkan muncul kondisi dengan tarif listrik atau subsidi sektor kelistrikan dikendalikan oleh pihak swasta. Sebab porsi revenue sisi pembangkitkan adalah 70 persen dari total bisnis kelistrikan. Ini tentu tidak kita inginkan," ujar Mulyanto, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Jumat, 6 Agustus 2021.
Baca Juga: PLN Siap Jalankan Keputusan Pemerintah Berikan Stimulus Listrik Periode Juli-September 2021
Untuk diketahui, saat ini mayoritas pasokan listrik untuk wilayah Jawa-Bali disediakan oleh IPP. Kondisi ini, menurut Mulyanto tidak ideal karena PLN adalah kuasa usaha yang mendapat mandat mewakili negara untuk mengelola sektor kelistrikan.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong PLN lebih aktif membangun pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik hijau yang menguntungkan.
Sehingga dengan keuntungan itu, PLN bisa membayar hutangnya sekaligus mendominasi lagi sektor pembangkitan listrik secara perlahan tapi pasti.
Baca Juga: PLN Dukung Keandalan Pasokan Listrik RS Rujukan COVID-19 dan Produsen Oksigen di Jabar
PLN, lanjut Mulyanto, harus mengupayakan membangun pembangkit listrik, salah satunya dengan skema kerjasama permodalan dan bagi hasil yang saling menguntungkan. "Upaya ini lebih aman ketimbang tergantung kepada pihak IPP," sambungnya.
Karena itulah politisi dapil Banten III ini menyambut baik kerja sama PLN dengan beberapa lembaga permodalan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, Purwakarta, Jawa Barat.
Dia berharap, pembangunan PLTS berkapasitas sebesar 145 Mega Watt AC (MWAC) ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga dapat beroperasi mulai November 2022 mendatang dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Cetak Generasi Cerdas, PLN Bangun 'Teaching Studio' Rp 770 Juta di Unpad
"Pembangunan PLTS Cirata ini sangat penting. Bukan semata karena skema permodalannya yang lebih aman, namun juga sebagai upaya peningkatan kontribusi sumber energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, sesuai dengan target yang sudah dipatok," jelas Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini menegaskan bahwa lingkup kerja PLN di bidang pembangkit, transmisi, dan distribusi yang terintegrasi ini perlu dipertahankan dan dikokohkan dalam rangka meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional.
Hal ini sejalan dengan konstitusi yang mengamanatkan bahwa cabang usaha penting dan strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat banyak harus dikuasai negara.
"Dan listrik, sesuai dengan Undang-Undang, merupakan cabang usaha penting dan strategis yang harus dikuasai negara," tutup Mulyanto. ***
