DPR Pertanyakan Anggaran Kementerian BUMN yang Turun Sampai Penunjukan Komisaris

- 8 Juni 2021, 14:18 WIB
Kantor Kementerian BUMN. Pagi abggaran Kementerian BUMN tiap.tahun terus menurun hingga dipermasalahkan anggota DPR, Nevi Zuairina.
Kantor Kementerian BUMN. Pagi abggaran Kementerian BUMN tiap.tahun terus menurun hingga dipermasalahkan anggota DPR, Nevi Zuairina. /Dok bumn/

Terlebih lagi, pernah ada janji atau statement dari Menteri BUMN yang tidak akan meneriman dana APBN. "Saya berharap untuk mengurus negara ini mesti serius dan terukur," ucap Nevi.

Nevi menekankan, dalam masa pandemi covid-19 ini yang belum berakhir, Kementerian BUMN perlu berperan secara pro-aktif untuk mendukung pemulihan sektor industri pengolahan Nasional. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan belanja BUMN untuk produk dalam negeri.

Ia menguraikan, Dalam RKP 2022, arah kebijakan fiskal 2022 adalah penguatan PNBP. Ini dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan Negara dan hibah.

Baca Juga: Meski Rekor Tertinggi Masih pada Akhir 2020, Pasien Rawat Covid-19 Kabupaten Bandung Lebihi 1.000 orang Lagi

"Salah satu strategi penguatan PNBP adalah optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko, penataan/penyehatan serta efisiensi kinerja BUMN. Di sisi lain masih banyak BUMN yang sakit, merugi dan bermasalah secara keuangan," katanya.

Kementerian BUMN harus mampu lebih cepat dalam menata BUMN ini, sehingga kinerjanya semakin efisien. "Bukan malah membuat gaduh dengan menempatkan orang yang tidak kredibel dalam jajaran direksi dankomisaris, seperti yang ramai belakangan ini terjadi di salah satu BUMN. Ini pelajaran penting untuk Menteri BUMN," katanya.

Peran strategis kementerian BUMN, ketika sudah mampu manata lembaga-lembaganya secara menyeluruh, Kata Nevi akan sangat besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: FPKS DPR Desak BUMN Pangan Harus Punya Target Waktu untuk Membendung Derasnya Impor Pangan

"Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2022, dibutuhkan investasi sekitar Rp5.930,4 - Rp6.055,6 triliun, yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan swasta. Data dari Bapenas menunjukkan, Nilai investasi pemerintah dan BUMN masing-masing berkontribusi sekitar 6,9 - 8,0 persen dan sekitar 6,4 - 8,1 persen," katanya ***

Halaman:

Editor: Sarnapi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x