Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Jauh dari Target, DPR: Harus Ada Terobosan

- 8 April 2021, 09:50 WIB
Seorang pekerja mengangkut tanda kelapa sawit di Desa Rantau Bais, Rokan Hilir, Riau, Senin 8 Maret 2021. DPR menilai peremajaan kelapa sawit rakyat masih jauh dari target.*.
Seorang pekerja mengangkut tanda kelapa sawit di Desa Rantau Bais, Rokan Hilir, Riau, Senin 8 Maret 2021. DPR menilai peremajaan kelapa sawit rakyat masih jauh dari target.*. /Antara/Aswaddy Hamid/

JURNAL SOREANG- Anggota DPR, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat.

Diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan.

Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat lemahnya kinerja peremajaan sawit rakyat saat ini. Politisi PKS ini mengungkapkan persoalan utama dari kelapa sawit rakyat adalah rendahnya produktivitas yang disebabkan tanaman yang sudah tua dan serangan hama penyakit.

Bagi Johan peran pemerintah melalui BPDPKS sangat penting dalam membantu petani sawit untuk peremajaan agar produktivitasnya meningkat.

"Namun sejauh ini capaian kinerja peremajaan masih sangat lemah. Hal ini terutama disebabkan oleh Sosialisasi yang kurang kepada petani sawit, persoalan Legalitas lahan dan Infrastruktur kelembagaan pemerintah yang tidak siap serta Regulasi peremajaan yang rumit bagi petani sawit," kata poliitisi FPKS ini dalam pernyataannya, Kamis 8 April 2021.

 Baca Juga: Limbah Sawit Dikeluarkan dari B3, Anggota DPR Menilai UU Cipta Kerja Bisa Berdampak Buruk bagi Lingkungan

Baca Juga: Dana Sawit Rp47 Triliun Dinilai Tak Jelas dan Semrawut, Ini Kata DPR

Oleh karena itu, menurut Johan diperlukan terobosan baru dan peningkatan kinerja peremajaan sawit untuk membantu petani terutama penyederhanaan regulasi dan ada pendampingan khusus kepada petani agar bisa melengkapi persyaratan dan memenuhi syarat untuk  ikut program peremajaan sawit.

"Kami  melihat alokasi anggaran untuk peremajaan sawit masih sangat rendah jika dibandingkan dengan alokasi untuk pengembangan dan subsidi biofuel. Kami usulkan agar biaya peremajaan untuk petani bisa ditingkatkan dari Rp30 juta menjadi Rp50 juta per hektar, karena selama proses peremajaan dilakukan maka petani sawit tidak memiliki penghasilan  sampai tanamannya kembali menghasikan setelah tanaman sawit berusia sekitar 4 tahun," ujar Johan.

Halaman:

Editor: Sarnapi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x