JURNAL SOREANG- Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin seusai pelaksanaan Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian dan direksi PT Pupuk Indonesia Holding Company meminta ada perbaikan persoalan penyaluran pupuk bersubsidi.
Perbaikan persoalan penyaluran pupuk bersubsidi ini adalah mengurangi durasi penyimpanan pada lini tertentu terutama pada distributor dan peningkatan pengawasan pupuk Subsidi.
"Sangat penting pelibatan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai agen penyalur pupuk subsidi. Kerena Bumdes sebagai bagian dari tangan panjang institusi pemerintahan desa akan berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal," kata Andi Akmal dalam pernyataannya, Jumat, 24 September 2021.
Baca Juga: Terkendala Masalah Data, Program Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Perlu Dievaluasi
Selain itu, kedepannya akan dapat mengurangi durasi penyimpanan pupuk bersubsidi sehingga tidak mengendap begitu lama. "Sekaligus ada penguatan pengawasan pupuk bersubsidi yang beredar pada wilayah tingkat pedesaan," tutur Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, siisa stok pupuk bersubsidi di akhir tahun 2021 sebesar 1. 899. 646 ton harus dipastikan betul dapat mengamankan stok awal tahun 2022.
"Perlu ada uji masifnya pelibatan Bumdes pada sinergi Kemampuan Penyediaan Pupuk Untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021, sehingga ada keyakinan yang kuat bahwa pelibatan BUMDES merupakan upaya yang baik untuk meningkatkan kinerja dan efiseinsi terdistribusinya pupuk subsidi ke petani," katanya.
Dia menyatakan, pupuk berada di gudang distributor dan kios pada level kabupaten, kecamatan hingga desa, terjadi proses durasi yang terlalu lama penyimpanannya.
"Pupuk subsidi tidak segera di lepas ke petani. Informasi ini langsung saya dapatkan ketika berinteraksi langsung dengan pelaku usaha tani, baik pada saat bimtek maupun silaturahmi ke kediaman para petani," ujarnya.
Merujuk informasi yang di sampaikan PT PIHC, Akmal menerangkan Stok pupuk bersubsidi per tanggal 17 September 2021 mencapai 275 persen apabila dibandingkan dengan ketentuan stok minimum yang ditentukan.
Artinya, hingga akhir tahun mesti tidak ada suara dari para petani di seluruh Indonesia akan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Selama ini keluhan para petani adalah bukan pupuk secara umum yang langka. Akan tetapi, keberadaan pupuk subsidi yang langka. Oleh karena itu, untuk menghindari berulang kembalinya kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani, selain upaya kartu tani juga perlu tindakan pelibatan BUMDES sebagai pelaku distribusi penyaluran pupuk bersubsidi," utup Andi Akmal Pasluddin.***