JURNAL SOREANG- Tak banyak yang tahu kalau kemarin, 12 Agustus 2021, adalah hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Berkenaan dengan Hari UMKM Nasional, anggota DPR RI asal Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, mengingatkan kembali kepada pemerintah untuk kembali memperkuat digitalisasi UMKM dan Perbaikan Data yang telah melewati proses panjang dari mulai pembahasan di Komisi VI DPR hingga rapat paripurna.
"Pemerintah perlu mendorong UMKM di seluruh Indonesia untuk berlari mempersiapkan diri berkompetisi usaha secara internasional," kata Nevi dalam pernyataannya, Jumat 13 Agustus 2021.
Baca Juga: Dukung UMKM Indonesia, Lazada Stop Keran Impor Klaster Besar
Apalagi saat ini, suasana pandemi Covid-19 masih sangat kental di negeri Indonesia yang mesti memacu percepatan prilaku usaha untuk dapat bertahan. Bahkan, bila perlu secara perlahan bangkit untuk maju.
"Salah satu tanda kemajuan UMKM adalah ketika pasar-pasar internasional sudah tembus yang artinya produk dari komoditas yang dihasilkan anak negeri di terima oleh masyarakat internasional," ujarnya.
Dorongan untuk penguatan Digitalisasi UMKM berbasis data tunggal ini mesti terus disuarakan, agar tidak ada momentum yang terlupakan.
Baca Juga: Benarkah PPKM Diperpanjang Hingga September 2021, UMKM Diprediksi Ambruk
"Karena terbentuknya link and match antara UMKM dengan BUMN mesti segera terwujud. Pemerintah Jangan hanya kepada BUMN yang diberi porsi besar pada alokasi APBN, tapi pelaku UMKM inilah yang perlu diperhatikan, karena sangat jelas membantu negara mempertahankan tumbuh kembang perekonomian bangsa," ucap Nevi.
Politisi PKS ini menyoroti sistem teknologi informasi dan lengkapnya infrastruktur pendukung seperti jasa antar barang yang semakin kompetitif, akan menjadi peluang usaha semakin luas tanpa batas lokasi dan waktu.
"Pemerintah mesti dapat bertindak cepat untuk memperkuat ekosistem para pelaku UMKM untuk masuk di dunia transaksi menggunakan internet. Pandemi saat ini selain mengubah pola hidup masyarakat," katanya.
Ada sebuah peringatan keras atas penurunan jumlah pelaku UMKM yang hampir mencapai 50 persen. Awalnya UMKM sejumlah 64,7 juta pelaku usaha pada tahun 2019, di tahun 2020 turun drastis hingga menjadi 34 juta pelaku usaha.
"Tahun 2021 ini sudah sangat nyata di lapangan, terjadi peningkatan pengangguran dan penambahan jumlah rakyat miskin baik di kota maupun di desa", kata Nevi mempringatkan.
Nevi menambahkan, saat ini usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat.
"Dengan serba ketidakpastian kondisi ekonomi negara, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta dorongan pertumbuhan ekonomi semakin terhambat," katanya.
Baca Juga: Omzet Anjlok Hingga 70 Persen, UMKM: Dampak PPKM Darurat Lebih Berat dari PSBB 2020
Meskipun pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2021 dilaporkan meningkat, namun itu hanya semu belaka karena dibandingkan dengan tahun 2020 yang kondisi negara sangat minus pertumbuhannya.
"Membangun jaringan pasar hingga ekspor mesti dapat di rintis. Peran pemerintah akan sangat penting menjadi kunci utama berhasilnya kemajuan para UMKM untuk go internasional. Tantangan dan peluang UMKM untuk go Internasional adalah pembicaraan yang sangat menarik dan harus penuh dengan ke optimisan," pungkas Nevi Zuairina.***