JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina pada Rapat Kerja (Raker) antara DPR RI Komisi VI dan Kementerian BUMN mengatakan, pagu anggaran Kementerian BUMN terus menurun tiap tahunnya.
Namun, peran BUMN dalam melakukan strategi pemulihan ekonomi dengan memprioritaskan UMKM sangat penting.
"Saya mencontohkan dengan menciptakan rantai pasok domestik yang terintegrasi dan mendorong produktivitas hingga ke rantai pasok global akan mengurai berbagai persoalan mulai dari pelaku usaha besar hingga kecil di daerah-daerah," kata Nevi, Selasa 8 Juni 2021.
Dia meminta kementerian BUMN dapat melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN sehingga serapannya maksimal.
Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Tunjuk Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom
"Salah satu bentuk nyata dalam peran kemeterian adalah dengan memiliki program insentif dan kemudahan birokrasi membantu UMKM agar lebih berdaya di masa pandemi ini," tutur Nevi.
Legislator Sumatera Barat II ini mengatakan, Anggaran Kementerian BUMN selama 2 tahun terakhir ini menyusut. Pada APBN 2021, pagu anggaran kementerian BUMN hanya Rp228,59 miliar. turun Rp31,54 miliar atau 12,12 persen dari realisasi anggaran pada 2020 yang mencapai Rp260,13 miliar.
"Sebuah pertanyaan besar yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana BUMN dapat semakin maju dan berkembang terutama dalam menghadapi persaingan global dengan adanya penyusutan APBN?" karanya.
Terlebih lagi, pernah ada janji atau statement dari Menteri BUMN yang tidak akan meneriman dana APBN. "Saya berharap untuk mengurus negara ini mesti serius dan terukur," ucap Nevi.
Nevi menekankan, dalam masa pandemi covid-19 ini yang belum berakhir, Kementerian BUMN perlu berperan secara pro-aktif untuk mendukung pemulihan sektor industri pengolahan Nasional. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan belanja BUMN untuk produk dalam negeri.
Ia menguraikan, Dalam RKP 2022, arah kebijakan fiskal 2022 adalah penguatan PNBP. Ini dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan Negara dan hibah.
"Salah satu strategi penguatan PNBP adalah optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko, penataan/penyehatan serta efisiensi kinerja BUMN. Di sisi lain masih banyak BUMN yang sakit, merugi dan bermasalah secara keuangan," katanya.
Kementerian BUMN harus mampu lebih cepat dalam menata BUMN ini, sehingga kinerjanya semakin efisien. "Bukan malah membuat gaduh dengan menempatkan orang yang tidak kredibel dalam jajaran direksi dankomisaris, seperti yang ramai belakangan ini terjadi di salah satu BUMN. Ini pelajaran penting untuk Menteri BUMN," katanya.
Peran strategis kementerian BUMN, ketika sudah mampu manata lembaga-lembaganya secara menyeluruh, Kata Nevi akan sangat besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: FPKS DPR Desak BUMN Pangan Harus Punya Target Waktu untuk Membendung Derasnya Impor Pangan
"Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2022, dibutuhkan investasi sekitar Rp5.930,4 - Rp6.055,6 triliun, yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan swasta. Data dari Bapenas menunjukkan, Nilai investasi pemerintah dan BUMN masing-masing berkontribusi sekitar 6,9 - 8,0 persen dan sekitar 6,4 - 8,1 persen," katanya ***