Network
JURNAL SOREANG - Proyek pembangunan Embung air di Situ Bayongbong, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung menjadi keluhan seluruh warga.
Hal tersebut karena, pembangunan Embung tersebut berdampak pada hilang dan kotornya air bersih yang biasa memenuhi kebutuhan sehari hari warga.
Kondisi tersebut mendapat sorotan berbagai pihak, salah satunya dari Dadang Risdal Azis direktur Jamparing Institut pemerhati kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Suka Ngemil Kacang? Kamu Harus Tahu Ini Jumlah Kalorinya
Menurut Kang Risdal sapaan akrab direktur Jamparing Institut, ketika suatu pembangunan menjadi keluhan masyarakat terjadi karena dampak minimnya sosialisasi.
"Kenapa bisa dikeluhkan warga, selain minim sosialisasi proyek tersebut terkesan tidak matang dalam perencanaan," kata Risdal kepada Jurnal Soreang, Selasa 7 November 2023.
Risdal menjelaskan, pembangunan Embung air di situ Bayongbong itu seperti tidak melalui perencanaan yang matang dan profesional, sehingga menimbulkan persepsi pelaksanaan proyek yang bernilai besar dan juga dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) seperti tidak melalui tahapan sesuai standar proyek.
Apalagi, kata Risdal, salah satu dampaknya yang paling besar adalah kekurangan air bersih yang menimpa ribuan warga sekitar, yakni warga Desa Cipelah.
Baca Juga: Subhanallah! Ternyata Rambut Kita Menyimpan Banyak Keajaiban, Begini Penuturan Dokter Rachmat Gunadi
"Selain minim sosialisasi, juga tidak diperhitungkan dampak yang timbul saat pelaksanaan projek, ini kan salah kaprah," tegasnya.
Oleh karena itu, Jamparing institute mendesak pihak BBWS untuk segera mengatasi persoalan tersebut. Meski, kegiatan itu juga bermaksud baik yakni untuk menormalisasi Situ Bayongbong.
Tetapi, Tambah Risdal, jangan dilupakan juga antisipasi terhadap dampak lingkungan dan sosial selama proses pengerjaan projek itu sendiri.
"Ya, jangan karena seperti pekerjaan yang dikejar waktu, melupakan dan mengabaikan dampak lingkungan dan sosial, karena ini menyangkut kebutuhan primer manusia," akunya.
Baca Juga: Begini Kriteria Presiden Indonesia Selanjutnya dari Sudut Pandang Ekonomi Indonesia
BBWS tentu harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian tersebut, dirinya mendesak juga kepada BBWS agar dalam setiap pelaksanaan proyek agar tetap berkoordinasi dengan pemangku kebijakan baik Pemerintah Kabupaten maupun DPRD juga pemerintah setempat, yakni pemerintahan desa.
"Kalau pembangunan proyek itu dari awal Mayang perencanaan dan sosialisasi maksimal kepada masyarakat, maka dampak yang timbul bisa diminimalisir dari awal," katanya.
Sementara itu, Opan Sopandi Kades Cipelah menjelaskan, pihaknya bersama Muspika Rancabali dan Pelaksana sekaligus BBWS sudah melakukan musyawarah yang digelar di aula Kecamatan.
"Betul, tadi pagi kita menggelar musyawarah dan beberapa poin disepakati. Diantaranya, Pihak BBWS dan pemborong akan segera mengalihkan sumber air bersih ke titik yang lebih aman, agar air kembali jernih dan bersih," katanya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Umumkan Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh FATF, Apa Saja Keuntungannya?
Selanjutnya, pihak BBWS dan pelaksana lapangan berjanji selama pengerjaan peralihan akan disuplai air bersih melalui tangki PDAM, dan disediakan Torn.
"Ya, kami akan melihat dulu sejauh mana realisasi yang dijanjikan. Kalau seandainya dalam jangka waktu kurang dari dua minggu air sudah steril dan suplai air bersih untuk minum ngalir tiap hari. berarti kami agak sedikit lega," akunya.
"Tetapi sebaliknya, kalo masih tetap belum ada langkah antisifasi, apalagi tidak disuplai air bersih kami akan trus berjuang untuk mendapat keadilan demi kepentingan masyarakat," pungkasnya.***
