Network
"Disisi lain, Pemkab bandung beberapa waktu lalu telah mengeluarkan pernyataan bahwa PAD meningkat. Tapi kenyataanya justru mengalami defisit," jelasnya.
Baca Juga: Persahabatan Internasional : Finlandia Diprediksi Menang 2-1 atas Estonia
Disaat masyarakat miskin kebingungan menghadapi persoalan SKTM yang dihentikan, pemkab Bandung melalui surat bernomor 000.1.2./002/58/DPUTR yang dikeluarkan dan ditanda tangani Sekretaris Daerah, Cakra Amiyana, perihal undangan kunjungan kerja atau studi banding terkait sanitasi ke salah satu daerah di Jogjakarta.
"Studi bandingnya adalah hal biasa, tapi luar biasanya para Kades yang ikut kegiatan itu memakai dana talang sebesar 5 hingga 10 juta dari Bank Jabar dan BPR KertaRaharja," ujarnya.
"Asumsi seluruh desa di kabupaten Bandung 270 desa dan 10 kelurahan. Kalau ikut dengan menggunakan dana, kedua bank itu menggelontorkan Rp1,4 miliar," katanya.
Baca Juga: Simak! Ramalan Shio Ayam, Anjing, Babi Hari Ini, Hati-Hati dengan Apa yang Dikatakan
Menurut informasi yang diterima Jamparing Institut, tambah Risdal, untuk akomodasi peserta studi Bandung ditanggung oleh Pemkab Bandung dalam hal ini dinas PUTR.
"Ironis, dana sebesar itu, sebetulnya bisa untuk mengcover kebutuhan Pemkab untuk membayar kebutuhan anggaran SKTM yang sekarang sudah dihentikan," jelasnya.
Risdal menegaskan, Urgensi studi banding yang melibatkan seluruh kades tersebut juga masih dalam perdebatan karena kondisi anggaran Pemkab Bandung mengalami defisit.
