Network
Dengan demikian, pihaknya sangat menyayangkan pemerintah kabupaten Bandung melalui dinas terkait tidak mengambil langkah tegas.
"Semoga saat audensi kedua nanti, bisa dihadiri pimpinan DPRD dan dihadiri SKPD terkait agar mendapat langkah dan keputusan yang kongkrit," ujarnya.
Sementara itu Tedi Surahman sekretaris komisi A DPRD Kabupaten Bandung menjelaskan, pihaknya memang menerima audensi Jamparing Institut sesuai dengan surat ajuan.
Baca Juga: Bobotoh Pasti Tahu! Pemain Persib Bandung Ini Jadi Momok Buat Persiram Raja Ampat
"Ya, kami sudah menerima audensi dari Jamparing Institut terkait perusahaan panas bumi PT Geo Dipa. Mereka menyampaikan aspirasi dan pertanyaan kepada DPRD, salahsatunya terkait pengawasan dalam proses penggantian lahan dan perizinan yang menjadi kewenangan Pemkab Bandung," kata Tedi.
Karena ada beberapa pertanyaan yang menyakiti SKPD teknis, kata Tedi, pihaknya menyarankan untuk kembali melayangkan surat audensi kedua dan ditujukan kepada lintas komisi.
"Kami memberikan jawaban sesuai dengan mitra kerja komisi A, kalau teknis pengawasan adanya di SKPD mitra komisi lain. Sehingga, memang perlu digelar audensi kedua," jelasnya.
Dalam audensi tersebut, kata Tedi, terungkap terkait perizinan yang menjadi kewenangan pemkab Bandung, seperti IMB.
"Menurut keterang dinas terkait yang hadir saat audensi tadi, untuk perizinan PT Geo Dipa energi I sudah ada, sementara yang Geo Dipa II sedang proses," katanya.
