Network
JURNAL SOREANG - Jamparing Institut pemerhati kebijakan pemerintah, menyoroti terkait lahan pengganti PT Geo Dipa energi yang tercantum dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Untuk membahas sejauh mana realisasi lahan pengganti tersebut, Jamparing Institut menggelar audensi bersama DPRD Kabupaten Bandung melalui komisi A.
"Ya, kita mendatangi DPRD untuk mengetahui sejauh pengawasan DPRD terkait proyek pengembangan perusahaan PT Geo Dipa energi II khususnya terkait lahan pengganti dan apa yang menjadi kewenangan daerah," kata Dadang Risdal Aziz ketua Jamparing Institut kepada Wartawan, Selasa 5 Juli 2022.
Baca Juga: Update Transfer Manchester United, 2 Pemain Segera Diumumkan, Lisandro Martinez Segera Menyusul?
Menurutnya, pihaknya akan melayangkan kembali surat audensi karena saat itu tidak mendapatkan keterangan yang pas baik dari DPRD atau SKPD terkait.
"Meski belum puas karena tidak mendapat keterangan pas, kami menggelar audensi terkait lahan pengganti PT Geo Dipa dan seluruh perizinan yang menjadi kewenangan Pemkab Bandung," jelasnyam
"Secepatnya kami akan melayangkan surat audensi kedua, dan berharap semua SKPD dan anggota DPRD bisa hadir," sambungnya.
Baca Juga: 3 Julukan Seo Hyun Jin yang Jarang Diketahui, Salah Satunya Disebut Ratu Chemistry!
Risdal sapaan akrab ketua Jamparing Institut mengatakan, maksud dan tujuan mengajukan audensi dengan DPRD untuk mempertanyakan sejauh mana mengetahui terkait pelaksanaan proyek tersebut dan perizinan yang menjadi kewenangan Pemkab Bandung.
"Menurut kami, perizinan PT Geo Dipa perlu ditelusuri oleh DPRD karena berlokasi di wilayah kawasan hutan lindung yang berada di kabupaten Bandung," tuturnya.
