Network
JURNAL SOREANG - Sebagai langkah nyata dalam merealisasikan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung akan melakukan perbaikan 4000 rumah tidak layak huni (Rutilahu) tahun 2021.
Hal tersebut dikatakan Bupati Bandung Dadang Supriatna, menurutnya, perbaikan 4000 rutilahu merupakan realisasi dari target RPJMD empat tahun kedepan.
Dalam RPJMD, kata Kang DS sapaan akrab Bupati Bandung, Pemkab Bandung menargetkan 37 ribu perbaikan rutilahu.
Baca Juga: Tiga Calon Sekda Direkomendasi Pansel, Berikut Pilihan Bupati Bandung Dadang Supriatna
"Sekarang kami meluncurkan program bantuan rutilahu sebanyak 400 rumah, akan dilakukan disperkimtan," kata kang DS kepada wartawan usai penyerahan buku tabungan untuk warga penerima manfaat rutilahu di rumah jabatan Bupati Bandung di Soreang, Kamis 10 Juni 2021.
"Programnya sudah diluncurkan, tapi kami akan melakukan monitoring dan evaluasi. Apakah sudah dilaksanakan, kemudian sudah sesuai spesifikasi pelaksanaannya," katanya.
"Monitoring akan terus dilakukan, karena enggak boleh asal-asalan. Dengan program ini, diharapkan dapat memperbaiki lingkungan dimasing-masing wilayah termasuk perbaikan rumah yang layak dan sehat," jelasnya.
Kang DS menegaskan, pihaknya akan terus berupaya untuk mengoptimalkan semua program dan potensi yang ada. Hal itu, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Dorong Program 99 Hari Kerja Bupati Bandung, Bappeda: Batik Kina Jadi Baju Khas Pemkab Bandung
Program Rutilahu, kata Kang DD, akan terus dioptimalkan termasuk mengupayakan berbagai bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar maupun partisipasi dari swasta dan instansi lainnya.
"Untuk mencapai target ini memang harus ada kolaborasi. Baik itu dengan pusat, provinsi, swasta dan lainnya," tuturnya.
"Saya optimistis target RPJMD bisa tercapai, dan akan terus melakukan lobi-lobi. Harus optimistis, kita kan punya DPR RI, Pemprov, pusat, BJB, geotermal dan lainnya," akunya.
Lebih lanjut, kang DS mengatakan, agar bantuan rutilahu tersebut efektif dan tidak tumpang tindih. Maka, pihaknya akan membenahi data penerima manfaat agar dicatatkan oleh Dinas Sosial, Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga: Video Viral Antrian Ambulans di RS Al Ihsan Baleendah, Berikut Keterangan dan Harapan Bupati Bandung
"Alhamdulillah, datanya sudah mulai dibenahi. Sekarang sudah mulai singkron, data dari Disdukcapil, Dinsos dan BPSnya," jelasnya.
"Untuk mengindari kepalidan data, maka harus dimaping agar tidak dobel-dobel penerimanya. Misalnya sudah dapat dari Pemprov dapat juga dari kita atau dari CSR nah ini yang harus terus dipantau," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan, Pemukikan dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi menjelaskan, sesuai RPJMD rutilahu adalah sekitar 37 ribu.
Agar tuntas sesuai target, maka harus dilakukan perbaikan minimal 7000 unit dalam satu tahun. Awal yanh signifikan dengan peluncuran awal 4000 unit.
Baca Juga: Terima DAK Rp910 Juta, Pemkab Sumedang Rehab 52 Unit Rutilahu
Dengan diluncurkannya 4000 unit, kata Erwin, akan membantu untuk membantu menyelesaikan target RPJMD dalam kurun waktu sekitar empat tahun.
"Kalau dikolaborasikan dengan program lain, baik itu dari pusat, provinsi maupun swasta dan perorangan kami optimistis masalah rutilahu bisa diselesaikan," kata Erwin.
"Sebenarnya selain dari target 37 ribu itu masih ada data rutilahu lain, itu juga akan kami tangani namun memang yang menjadi prioritas adalah 37 ribu," jelasnya.
Untuk bantuna rutilahu tersebut, kata Erwin, warga penerima manfaat mendapatkan bantuan stimulan dana sebesar Rp 17,5 juta untuk pembelian material dan upah kerja.
Baca Juga: Gedung Labling! Semangat Hari Lingkungan DLH Optimalkan Pelayanan, Berikut Program Bupati Bandung
Uang bantuan yang diberikan pemerintah, lanjut Erwin, langsung ditransfer ke rekening masing-masing warga penerima melalui bank BJB.
"Bantuan itu stimulan, dan diberikan langsung kepada penerima. Nanti, kami akan melakukan monitoring secara bersama-sama kelapangan untuk mengetahui pelaksanaannya," katanya.
"Saya sudah janjian dengan pak Bupati dua bulan kedepan atau sebelum 99 hari kerja Bupati Bandung, untuk melakukan pengecekan lapangan," pungkasnya.***
