Network
JURNAL SOREANG-Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Sjadzily mengatakan, sampai sekarang nasib ibadah haji tahun 2021 belum ada kejelasan. Hal itu disebabkan pandemi Covid-19 belum bisa dikendalikan oleh pemerintah Arab Saudi maupun negara-negara yang mengirimkan jemaah haji.
Hal itu dikatakan H. Tubagus Ace Hasan Sjadzily, dalam diseminasi pengawasan keuangan haji di Hotel Grand Sunshine, Kamis, 29 April 2021. Acara dihadiri Anggota Dewan Pengawas BPKH, Ir. H. Suhaji Lestiadi, Kepala Kemenag Kabupaten Bandung H. Asep Ismail, Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Bandung KH. Seproni Hidayat, dan dosen UIN Sunan Gunung Djati Dr. Harry Yuniardi.
"Apalagi saat ini terjadi tsunami pandemi di India yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia tiap harinya. India termasuk negara yang mengirimkan jemaah haji terbesar kedua setelah Indonesia," katanya.
Baca Juga: Persiapan Haji 2021, Kemenag Bahas Fiqih Haji di Masa Pandemi, Meski Belum Ada Kepastian Ibadah Haji
Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini menambahkan, saat ini Komisi VIII DPR sedang membahas tiga opsi penyelenggaraan haji 2021 meski di tengah ketidakpastian.
"Karena kalau pemerintah Arab Saudi menyatakan membuka ibadah haji 2021 lalu kita tidak siap, maka akan sangat riskan dalam pemberangkatan jemaah haji," katanya.
Faktor lainnya adalah pembatasan waktu ibadah haji karena saat pandemi tidak mungkin waktu haji adalah normal yakni 40 hari untuk haji reguler. "Misalnya Indonesia memberangkatkan jemaah haji setengahnya atau 105.000 orang, maka harus dihitung biaya dan cara penyelenggaraannya," katanya.
Biaya haji 2021, kata Ace, saat ini masih dibahas antara DPR dengan Kemenag dengan tiga opsi penyelenggaraan. "Yakni, skenario normal dengan 210.000 jemaah, skenario setengah kuota dan skenario kuota hanya 25 persennya atau 50.830 orang," katanya.
