Network
JURNAL SOREANG - DPRD Kabupaten Bandung menyayangkan terjadinya kasus pungutan liar (Pungli) pada bantuan presiden program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk mengetahui sejauhmana proses administrasi dan pertanggungjawaban secara moril, DPRD melalui komisi B menggelar rapat kerja dengan dinas Koprasi dan UMKM, Kamis 18 Februari 2021.
Hal tersebut dibenarkan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Praniko Imam Sagita, menurutnya, sebagai lidiengsektor dinas terkait harus memiliki tanggungjawab moril administrasi.
"Kami sangat menyayangkan, terjadinya pungli yang sudah berkembang bahkan sudah ditangani tim sabel pungli polda jabar. Terkait ada pemotongan dari penerima bantuan UMKM," kata Praniko melalui saat dihubungi, Kamis.
Menurutnya, selain dinas terkait perihal tersebut, juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bandung.
Sebab, kata Praniko, Kabupaten Bandung yang menerima pemanfaat program tersebut. Sekaligus, menjadi korban oknum pelaku pungli.
Baca Juga: Dibalik Skandal Perselingkuhan Nissa Sabyan, Ayus Sudah Tak Tinggal Serumah Dengan Istri
"Yang menjadi korban pungli, dan penerima manfaat program itu kan masyarakat kabupaten Bandung," jelasnya.
Jadi, pihaknya ingin mengetahui proses admintasinya. Sehingga bisa kecolongan, ada program bantuan UMKM jadi ajang pungli oknum yang mengatasnamakan koperasi.
