Network
JURNAL SOREANG- Meski Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung telah selesai yang dimenangkan pasangan Dadang Supriatna dan Syahtlril Gunawan, namun masalahnya belum selesai.
Sebanyak 3.000 orang pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 16 kecamatan menuntut hak-haknya yang belum diberikan.
"Kami merasa ada ketidakadilan sebab hak kami belum diberikan sampai sekarang," kata Ketua Panwaslu Kecamatan Ciparay Ade Akhmad Sulaiman, disampingi Ketua Panwaslu Kecamatan Bojongsoang, Muhamad Yunus Syaifullah,, dalam pernyataannya, Minggu, 27 Desember 2020.
Baca Juga: Ini Penyebab Wakil Bupati Bandung Terpilih Sahrul Gunawan Jatuh Sakit di Akhir Kampanye Pilkada 2020
Persoalan yang belum selesai di antaranya tidak terdistribusinya secara merata, tidak tepat waktu dan tidak tepat fungsinya alat dukungan identitas penyelenggara pengawas pemilu di TPS di tingkat bawah.
"Sehingga tidak ada keseragaman dalam bertugas yang diakibatkan oleh ketidakprofesionalan dalam manajemen pengadaan," katanya.
Dia menyatakan hampir 50 persen pengaws TPS sampai dengan berakhirnya Pilkada tidak ada kejelasan masalah seragam misalnya rompi dan lain-lain.
Baca Juga: Kini Deteksi Covid-19 Tak Perlu Alat. Cukup Dilakukan Guk Guk
Belum lagi dengan cara lelang pengadaan yang tidak maksimal mengakibatkan ketidaksesuaian pengadaan kelengkapan atribut Pengawas TPS.
"Misalnya kasus di Kecamatan Dayeuhkolot dengaj adanya rompi yang belum memakai sleting, belum terpasang sakunya, bahkan rompi yang sama sekali belum terjahit.l," ujarnya
Kasus lain terjadi di kecamatan Cileunyi yaitu terbaliknya jahitan bordiran nama kalimat pengawas TPS."Belum lagi ada 16 kecamatan yang belum menerima hak kelengkapan atribut Pengawas TPS yakni Kecamatan Bale Endah, Bojongsoang, Ciparay, Cimenyan, Cikancung, Cilengkrang, Margahayu, dan Majalaya," katanya.
Kecamatan lain yang juga belum menerima rompi pengawaa TPS adalah Kecamatan Kutawaringin, Soreang, Marga asih, Dayeuh Kolot, Nagreg, Paseh, Banjaran, dan Pameungpeuk.
Baca Juga: Begini Konsep Kang DS dan Pakar Guna Atasi Banjir di Kabupaten Bandung
"Untuk sementara waktu yang paling menonjol adalah masalah seragam pengawas TPS khususnya rompi. Ada masalah lain akibat ketidakprofesionalan Bawaslu Kabupaten Bandung," katanya.***
