JURNAL SOREANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung sudah melakukan pelantikan seluruh panitia pemilihan kecamatan (PPK), Rabu 4 Januari 2023.
Pelantikan PPK Se Kabupaten Bandung tersebut dihadiri langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna, di Clove Garden Hotel, Cimenyan, Kabupaten Bandung.
Menanggapi hal tersebut, Sugianto ketua DPRD Kabupaten Bandung mengucapkan selamat atas suksesnya kegiatan pelantikan PPK yang digelar KPU itu.
Baca Juga: Sejoli Tewas di Apartemen Tangsel Diselidiki, Polisi Temukan Surat dan Diduga Racun
Namun, kata Sugianto, KPU seharusnya mengetahui kalau pemerintah kabupaten Bandung itu ada eksekutif dan legislatif.
"Eksekutif hadir saat pelantikan PPK, Sementara Legislatif tidak dihadirkan ini merupakan suatu pelecehan terhadap Lembaga DPRD, dan kami sepakat seluruh pimpinan dan anggota DPRD sangat keberatan, dimana telah melaksanakan pelantikan secara sepihak," kata Sugianto kepada wartawan, Kamis 5 Januari 2022.
Menurut Sugih, Pihaknya sudah melakukan kroscek kepada sekretariat DPRD barangkali ada surat undangan dari KPUD Kabupaten Bandung terkait pelantikan PPK tersebut.
Baca Juga: Sadis! Sepasang Sejoli Disiram Bensin Oleh OTK di Penjaringan Jakut: 1 Tewas
Namun, hasil pengecekan di sekretariat tidak ditemukan sehelai pun surat dari pihak KPU terkait pelaksanaan pelantikan PPK.
"Kami sudah melakukan kroscek ke sekretariat DPRD, namun tidak ditemukan masuk surat pemberitahuan atau undangan dari KPU terkait pelantikan PPK," jelasnya.
"Sama sekali tidak ada surat undangan atau pemberitahuan, baik ke sekretariat DPRD atau Komisi A sebagai mitra kerja KPUD Kabupaten Bandung," katanya.
Baca Juga: Liga Turki : Gaziantep Diprediksi Kalah 0-2 dari Istanbul Basaksehir
Sugianto menjelaskan, selama ini, DPRD dan KPUD Kabupaten Bandung sudah menjalin komunikasi baik terkait rencana anggaran Pilkada 2024 mendatang.
"Sudah terjalin komunikasi baik, tapi sayang ketika ada kegiatan yang melibatkan pemerintah, pihak legislatif tidak mengetahui karena tidak diundang," akunya.
Oleh karena itu, secara tegas Sugianto mengatakan, sebagai pimpinan lembaga DPRD kabupaten Bandung, pihaknya menyayangkan sikap dan kinerja KPUD.
Baca Juga: 8 Weton Tibo Gedhong, Dialiri rezeki Deras di Tahun 2023, Cuan Menggunung, Kantong Anti Kering
"Secara Kelembagaan, kami sangat menyayangkan dan keberatan atas sikap yang dilakukan pihak KPU," tegasnya.
"Seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung sepakat mengatakan ada apa dengan kinerja KPU, dan wajar kami menduga ada modus dibalik pelantikan PPK," sambungnya.
Lebih lanjut Sugianto mengatakan, pihaknya mempertanyakan kinerja KPUD dan BAWASLU Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Liga Portugal : Santa Clara Diprediksi Kalah 0-3 dari Braga
"Melihat kejadian seperti itu, kami pihak legislatif mempertanyakan kinerja KPUD dan BAWASLU, karena nilai Independensi lembaga itu sangat dipertaruhkan," ungkapnya.
Sugianto menambahkan, pihaknya mendapatkan informasi dan bukti atas sikap lembaga penyelanggara pemilu di kabupaten Bandung itu.
"Selain mempertanyakan sikap KPU, kami juga menyoroti kinerja BAWASLU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," katanya.
Baca Juga: Terkait Pengadaan BTS Kominfo, Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Garong Uang Rakyat, Siapa Saja?
Sugianto menegaskan, dalam waktu dekat DPRD akan melayangkan surat secara resmi kepada KPU dan Bawaslu untuk mendapatkan jawaban secara kelembagaan.
"Kami akan melayangkan surat secara resmi dan pasti akan mengundang secara kelembagaan pihak Muspida," jelasnya.
Kang Sugih sapaan akrab ketua DPRD menjelaskan, pihaknya merasa aneh atas kinerja KPU saat melakukan kajian dan pendalaman pimpinan parpol diundang.
Baca Juga: Banyak Hoki! Begini Asmara, Karir dan Keuangan Zodiak Scorpio di Tahun 2023
"Memang aneh, ketika melakukan kajian pendalaman, DPRD bahkan pimpinan parpol diundang. Tapi pada saat Pelantikan tidak diberitahu apalagi diundang," katanya.
Selain itu, Sugianto merasa kecewa dan menyayangkan atas jawaban ketua KPUD Kabupaten Bandung.
"Ketua KPU melalui WhatsApp memberikan jawab kepada saya kalau hal itu merupakan kehilapan," pungkasnya.
Sementara itu, Agus Baroya Ketua KPUD Kabupaten Bandung belum memberikan tanggapan saat Jurnal Soreang menghubungi melalui telpon genggam miliknya.***