JURNAL SOREANG - Wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung Yayat Hidayat menanggapi berbagai persoalan yang seringkali terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Menurutnya, segala hal persoalan harus disikap bersama, melalui duduk bersama segala problem pasti teratasi. Mulai penanganan bencana alam, perbaikan inflastruktur dan sosial.
"Penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan, tidak bisa diselesaikan oleh satu saja. Dalam penyelesaiannya harus dilakukan secara bersama," kata Yayat saat dihubungi Jurnal Soreang, Selasa 19 Januari 2021.
Baca Juga: Menhub Targetkan 2021 Banjir Kahatek Teratasi, Ini Tanggapan Politisi Demokrat Kabupaten Bandung
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, alasan utama kenapa dua Pemerintahan yang harus dilibatkan. Sebab, antara Kabupaten Bandung dan Sumedang tidak bisa dipisahkan karena lokasinya berdampingan.
Yayat yang juga ketua DPD Gerindra Kabupaten Bandung mengatakan, berbagai persoalan yang terjadi saat ini, yakni bencana longsor dan banjir, diduga akibat alih fungsi lahan dan masalah tata ruang.
Oleh karena itu, pihaknya menilai, banyak permasalahan yang kemudian menjadi terbengkalai. Misalnya, masalah aliran sungai terkait apakah perlu ada pelebaran dan normalisasi, apakah diperlukan pembuatan kolam retensi dan apakah lokasinya di Kabupaten Bandung atau Kabupaten Sumedang.
Dengan demikian, Yayat menyarankan, semua harus duduk bersama untuk mencegah hal-hal yang terjadi sepertinsekarang ini.
"Mari duduk bersama, agar semua persoalan diperbatasan bisa teratasi. Sehingga, kedepan bisa meminimalisir terjadinya bencana seperti longsor dan banjir di wilayah Rancaekek Kabupaten Bandung," tuturnya.
Yayat menegaskan, jangan ada ego sektoral dalam menyikapi hal tersebut. Sebaliknya Pemerintah harus bersama-sama mengakomodir dan memikirkan kepentingan masyarakat.
"Itu mungkin solusi yang terbaik. Sedangkan untuk anggaran dan lain sebagainya, bisa saja dari Kementerian terkait ataupun dana stimulan, baik yang ada di Kabupaten Bandung maupun dari Kabupaten Sumedang," akunya.
Pada intinya, kata Yayat, kita semua harus mendukung program tersebut demi kemaslahatan masyarakat kedua Kabupaten.
Terkait informasi adanya Rakor dari Kemenhub yang dilakukan antara Pemerintah dengan pengusaha, pada prinsipnya, dirinya selaku Anggota Dewan mendukung penuh langkah yang diambil tersebut.
Kata Yayat, langkah tersebut seharusnya dilakukan bukan sesudah kejadian, tapi jauh sebelumnya. Namun, karena sudah terjadi, maka sekarang kita harus berpikir ke depan dan menyikapinya bersama.
"Saya apresiasi kepada Kemenhub yang sudah turun langsung ke lapangan dan mengadakan Rakor untuk mencegah hal-hal yang mungkin akan terjadi di kemudian hari," pungkasnya. ***