Network
JURNAL SOREANG- Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang diusung Direktorat Kursus dan Pelatihan (Ditsuslat), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), terbukti dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Kiki Yuliati, dalam Peluncuran Program PKK dan PKW, Bantuan Pemerintah untuk Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Tahun 2023 yang disiarkan melakui kanal YouTube KursusKita, Jumat 20 Januari 2023.
Sebagaimana dikatakan Dirjen Diksi, PKK dan PKW terutama di masa pandemi menjadi ‘penyelamat’ bagi anak-anak yang berasal dari golongan ekonomi lemah untuk bisa melanjutkan pendidikannya melalui jalur kursus dan pelatihan.
Baca Juga: Direktorat Kursus dan Pelatihan Perkuat Programnya, Berikut Tujuannya untuk Generasi Indonesia
Namun, hal ini tentunya optimalisasi program ini tak lepas dari peran para pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan di berbagai daerah yang berkomitmen mendukung PKK dan PKW sehingga dapat terlaksana dengan baik di lapangan.
Oleh karena itu, Dirjen Diksi mengimbau agar pemerintah daerah (Pemda) dapat terus memfasilitasi melalui berbagai kebijakan dan anggaran guna memastikan peserta didik di lembaga kursus dan pelatihan (LKP) mendapat bekal yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Kepada pimpinan LKP, ia juga mengimbau untuk merancang materi pembelajaran yang fleksibel bersama DUDI.
Baca Juga: Kemendikbudristek Dorong Lembaga Kursus dan Pelatihan Jadi Akademi Komunitas
Kiki Yuliati juga mengapresiasi seluruh mitra yang selama ini turut mendukung dan bekerja sama menyukseskan PKK dan PKW sehingga dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.
Besarnya kepedulian para pemangku kepentingan ini, menurut Dirjen Kiki, sepatutnya disambut antusias oleh peserta didik.
“Peserta didik harus punya motivasi belajar agar kompetensi yang dihasilkan nanti selepas dari LKP dapat relevan dengan kebutuhan industri,” pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dian Rineta, menjelaskan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta yang mendukung program pengentasan angka putus sekolah maupun pengangguran.
Baca Juga: Program Ayo Kursus untuk Kurangi Pengangguran, Ayo Ikut
“Secara konsisten kami sediakan anggaran dan secara rutin kami selenggarakan Gebyar Pendidikan Nonformal yang diikuti seluruh LKP se-Surakarta,” ucapnya. Ia menjelaskan bahwa di Surakarta terdapat 57 LKP dan 500 orang instruktur.
“Kami lakukan pembinaan kepada LKP secara periodik agar mereka bisa memberi bekal yang mumpuni bagi peserta didiknya. Pemkot terus berkoordinasi dan aktif mengambil peran dalam memfasilitasi dan menjembatani antara LKP dan industri agar mereka dapat tersalurkan ke dunia kerja,” lanjut Dian yang mengaku giat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat.
Menurutnya, kursus dan pelatihan menjadi upaya penting dalam menekan angka pengangguran terutama selama dan pascapandemi untuk mewadahi anak-anak yang putus sekolah agar tetap bisa mengenyam pendidikan dan memperbaiki kualitas hidupnya.***
