Network
JURNAL SOREANG- Kemendikbudristek terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi-organisasi guru, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memberikan pemahaman terkait Kurikulum Merdeka agar tidak terjadi miskonsepsi.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, di Jakarta, Selasa 2 Agustus 2022.
Anindito mengatakan, upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek yang ada di provinsi. Koordinasi yang dilakukan tersebut tak lain agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat dipahami secara utuh oleh semua pihak.
Baca Juga: Cetak Talenta Baru yang Kompeten, Satuan Pendidikan di Semarang Implementasikan Kurikulum Merdeka
“Kurikulum Merdeka dirancang untuk memudahkan guru dalam mengajar yang berorientasi pada murid, sehingga menghadirkan pengalaman belajar yang terbaik bagi anak-anak kita,” terang Anindito.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), BSKAP, Kemendikbudristek, Irsyad Zamjani, turun langsung untuk meninjau implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, 28-29 Juli 2022.
Dalam kunjungan kali ini, selain melihat praktik baik implementasi Kurikulum Merdeka, Irsyad juga memantau persiapan Asesmen Nasional di provinsi tersebut.
Baca Juga: Kurikulum Merdeka Dorong Siswa Lebih Aktif dalam Pembelajaran, Berikut Penjelasannya
Pada pertemuan tersebut, Irsyad menyampaikan bahwa sekolah yang bersedia mengimplementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri dan belajar secara otodidak itu mampu menciptakan kesan positif lingkungan pembelajaran.
