“Hal ini sebagai upaya untuk menjangkau yang tak terjangkau,” lanjut Dirjen Jumeri.
Langkah ketiga, Kemendikbudristek mengembangkan jejaring dan sinergi kemitraan lintas sektor dalam penuntasan buta aksara dan pemeliharaan kemampuan keberaksaraan warga masyarakat.
“Mekanismenya dengan melakukan sharing anggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu kemitraan dengan perguruan tinggi, melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dikoordinasikan oleh Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas serta Dinas Pendidikan kabupaten dengan sasaran lembaga pendidikan nonformal dan organisasi mitra yang bergerak di bidang pendidikan seperti Aliansi Masyarakat Adat,” terang Jumeri.
Tahap akhir, untuk mengimplementasikan layanan program pada daerah terpadat tersebut, diperlukan inovasi seperti inovasi layanan program secara daring.
Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Samto mengakui upaya penurunan angka buta aksara menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah tidak efektifnya pembelajaran di masa pandemi.
Baca Juga: Ekonomi Turun, Pandemi Saatnya Tingkatkan Kompetensi Diri, Kemendikbud ristek: Ciptakan Inovasi Baru
“Oleh karena itu, nanti kita akan coba tekankan program untuk wilayah yang tinggi tingkat kebutaaksaraannya. Semua anggaran kita fokuskan untuk memberantas buta aksara di lima wilayah terendah. Jika di lima wilayah tersebut buta aksaranya rendah maka akan meningkatkan angka melek aksara secara agregat,” jelasnya.
Di sisi lain, Samto menjelaskan bahwa gerakan literasi digital sudah mulai dikembangkan secara daring di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sejak tahun 2017.
“Bagi para pengajar kesetaraan dengan koneksi internet yang baik, mereka sudah melakukannya. Tercatat, lebih dari 270 ribu peserta didik kesetaraan sudah menggunakan sistem daring. Bahkan di masa pandemi, jumlahnya diperkirakan makin meningkat. Inilah terobosan bagi pendidikan kesetaraan,” ungkapnya.