Network
JURNAL SOREANG - Survei PISA selama 10 tahun terakhir menunjukkan literasi dan numerasi peserta didik Indonesia masih di bawah kompetensi minimal, dengan perubahan yang belum signifikan akibat krisis pembelajaran yang bertahun-tahun merundung Indonesia.
Krisis ini antara lain disebabkan karena ketimpangan antarwilayah dan kelompok sosial-ekonomi, serta disparitas teknologi pembelajaran. Untuk mengatasi hal ini, transformasi pembelajaran menjadi prioritas utama yang memerlukan percepatan.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, dalam pemaparannya mengatakan pemerintah melalui Kemendikbudristek telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi rendahnya nilai literasi dan numerasi peserta didik.
Caranya dengan pengiriman buku bacaan bermutu (Merdeka Belajar Episode 23), penguatan Kurikulum Merdeka (Merdeka Belajar Episode 15), dan program Kampus Mengajar (Merdeka Belajar Episode 2).
“Pada tahun 2022, dalam Merdeka Belajar Episode Ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia, Kemendikbudristek melalui Badan Bahasa telah menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu disertai dengan pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20 ribu PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia,” terang Hafidz. Ini menjadi program pengiriman buku dengan jumlah buku dan jumlah penerima yang terbesar sepanjang sejarah Kemendikbudristek.
Kemendikbudristek juga turut menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk membantu sekolah memanfaatkan buku-buku yang diterima.
“Tahun ini kita melanjutkan program Program Merdeka Belajar Episode Ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia ini melalui kolaborasi Badan Bahasa, BSKAP, Ditjen PAUD Dikdasmen, dan Ditjen GTK dengan melaksanakan Program Pencetakan dan Pengiriman Buku Pengayaan Pendukung Gerakan Literasi Nusantara (GLN) Tahun 2024,” terang Hafidz.
Hafidz menjelaskan bahwa pencetakan dan pengiriman buku di tahun 2024 dibagi menjadi 5 paket/kelompok. Paket 1 meliputi Provinsi Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten. Paket 2 meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
Paket 3 meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara. Paket 4 meliputi Provinsi Sumatra Selatan, Lampung, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, dan Papua Barat.
