Bedah Buku Kurikulum SMP Dari Masa Hindia Belanda Hingga Kini, Kurikulum Dipengaruhi Kebijakan Politik

 

JURNAL SOREANG- Program Studi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) akan menyelenggarakan bedah buku “Kurikulum SMP Dari Masa Hindia Belanda Hingga Kini” karya Prof. Dr. Said Hamid Hasan, MA pada   15 Juli 2021 via aplikasi zoom.

Kegiatan ini dengan menggandeng Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se- Indonesia (P3SI), serta melibatkan beberapa pakar dari kalangan akedemisi. Terbuka untuk umum baik para Dosen, Guru SMP dan Guru SMA, Mahasiswa dan lainnya. 

Buku tersebut akan diulas oleh penulis sendiri dan akan dibedah oleh Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A (UGM), Prof. Dr. Reiza D, Dienaputra, M.Hum (UNPAD), Dr. Lukman Najamudin, M.Hum (UNTAD), dan Prof. Dr. Nana Supriatna, M. Ed (UPI), serta Dr. Wawan Darmawan, M.Hum (UPI).

Baca Juga: Pembentukan Kurikulum Merdeka Belajar Tak Bisa Instan, Sesuaikan dengan Pengguna Lulusan Perguruan Tinggi

Menurut Prof. Dr. Nana Supriatna, M. Ed, buku ini memberikan gambaran perkembangan kurikulum SMP dan pengaruh politik pada perkembangan pemikiran tentang kurikulum dari masa Hindia Belanda, Masa Pendudukan Jepang, hingga masa kemerdekaan.

Prof. Said Hamid Hasan, M.A termasuk produktif menulis artikel dan buku tentang kurikulum dan Pendidikan Sejarah, di antara tulisannya banyak ditemukan dalam bentuk artikel.

"Kurikulum adalah suatu kebijakan publik karena kurikulum yang dinyatakan berlaku dan berdampak kepada kehidupan sebagian terbesar  masyarakat, berdampak kepada pembiayaan (cost) yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat, berdampak kepada  kehidupan bangsa di masa mendatang, dan memiliki keterikatan dengan tata kehidupan masyarakat yang dilayani kurikulum," kata Nana.

Baca Juga: Industri Terlibat dalam Review Kurikulum SMK Berbasis Link and Match

Oleh karena itu kurikulum tidak mungkin menjadi suatu keputusan/kebijakan apabila tidak mendapat dukungan politik (politically viable).