Seharusnya pemerintah terbuka dan mengajak stakeholder terkait untuk mendiskualifikasi soal rencana PPN sembako dan jasa pendidikan ini.
"Kami melihat proses pengkajian ini tidak melibatkan pihak-pihak yang secara tepat representasi golongan masyarakat menengah ke bawah," katanya.
Baca Juga: Yuk, Intip Peluang Beasiswa di Jepang Bagi ASN, Ini Cara Dapatnya
Kalaupun memang pemerintah akan benar mendiskusikan dengan DPR terkait pelaksanaan PPN pada lembaga pendidikan ini, kata Rifa, seharusnya para pelaku pendidikan harus diajak dan diminta selalu memantau perkembangan kebijakan yang berdampak besar pada dunia pendidikan.
"Kami berharap pemerintah mengambil kebijakan yang lebih tepat, dan tidak berorientasi pada pendapatan APBN yang lebih besar tanpa memperhatikan dampaknya pada rakyat," katanya.***