JURNAL SOREANG-;Presiden Joko Widodo mengimbau kepada seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) agar penggunaan anggaran Tahun 2023 berfokus pada enam kebijakan.
Adapun enam kebijakan tersebut adalah penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), akselerasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya pendukung transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, serta pemantapan reformasi birokrasi serta penyederhanaan regulasi.
Dikatakan Presiden Joko Widodo, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh K/L dan Pemda untuk mengendalikan serta mengikuti secara detail belanja yang ada.
Baca Juga: Meriah! Saat Guru Diberi Kesempatan Bertanya kepada Mas Menteri Nadiem, Apa Saja yang Ditanyakan?
“Jangan sampai terjebak rutinitas, serta perbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” jelas Presiden saat pidato Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, baru-baru ini.
Sebelumnya, disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju.
Selama tiga tahun terakhir, Indonesia dan dunia dihadapkan pada tantangan Pandemi Covid-19 yang sungguh luar biasa.
Indonesia dapat menangani pandemi dan mengelola dampak secara sangat baik dibandingkan banyak negara di dunia, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan.
Lebih lanjut disampaikan Presiden Joko Widodo, saat ini keadaan ekonomi global sedang tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja.
“Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki sense of crisis, betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi tanpa kita prediksi, tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap," katanya.
"Bukan hanya untuk mampu bertahan tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Oleh karena itu, strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan,” tegas Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Sapa Peserta Didik SMK, Berikut yang Jadi Pesan Menyentuh Mendikbudristek Nadiem
Menanggapi itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan selama tiga tahun berturut-turut APBN diprioritaskan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan mampu melindungi perekonomian masyarakat.
Oleh karena itu, sejalan dengan kenaikan inflasi global yang menimbulkan tiga potensi krisis yaitu krisis pangan, energi, dan keuangan di tahun 2023 maka Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai resiko tersebut.
Dijelaskan Menkeu, belanja negara yang disepakati dalam APBN tahun 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun dengan alokasi melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.463 triliun.***