Dukung Rekomendasi UNESCO, Anggota DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang Proyek Pembangunan Pulau Komodo

JURNAL SOREANG- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyatakan dukungannya atas rekomendasi dari Komite Warisan Dunia UNESCO yang menyatakan agar Pemerintah Indonesia menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar Kawasan Taman Nasional Komodo 

Hal itu karena berpotensi mengancam kelestarian Kawasan tersebut. Atas rekomendasi tersebut, pemerintah harus segera meninjau ulang semua rencana proyek infrastruktur.

"Pemerintah juga harus memastikan agar kebijakan pengembangan pariwisata Pulau Komodo berbasis ilmu pengetahuan dan menerapkan strategi yang memprioritaskan kelestarian Komodo sebagai situs warisan dunia," ujar Johan dalam pernyataannya, Sabtu, 14 Agustus 2021.

Baca Juga: Sandiaga Uno Jelaskan Tarian Animal Pop Komodo yang Ditampilkan di Moda Transportasi MRT Bundaran HI DKI

Politisi PKS ini mempertanyakan dasar penetapan Loh Buaya di Pulau Rinca sebagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Taman Nasional Komodo

"Sebab masih banyak lokasi lain yang lebih dekat dengan pemukiman penduduk agar peningkatan infrastruktur tersebut dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi wisata alam," ujarnya. 

Johan minta pemerintah memperbaiki strategi pengelolaan wisata alam Loh Buaya agar menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan dan penerapan AMDAL yang sesuai dengan standar Pusat Warisan Dunia.

Baca Juga: Rendang Masuk Jenis Makanan Khas Indonesia Diakui UNESCO Sebagai Warisan Budaya Dunia

Legislator Senayan ini juga meminta pemerintah agar memberi penjelasan kepada publik mengenai proses revisi zonasi yang dilakukan di Pulau Rinca dan di Pulau Tatawa 

"Revisi yang menyebabkan berkurangnya ruang publik dari 14,35 Ha menjadi 3,45 Ha sedangkan ruang usaha bertambah menjadi 17,5 Ha. Saya menilai perubahan zonasi di Kawasan Taman Nasional Komodo harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan scientific based demi masa depan ekosistem Pulau Komodo sebagai situs warisan dunia," tutur Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini mempertanyakan rencana pemerintah yang ingin menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai wisata premium tanpa kejelasaan konsep dan strategi pengelolaannya sebagaimana yang juga dipersoalkan oleh UNESCO.

Baca Juga: Rendang Makanan Terenak dan Diakui UNESCO Sebagai Warisan Budaya Dunia, Berikut Sejarah Singkat Rendang

"Ada indikasi model pariwisata yang diinginkan pemerintah adalah pariwisata massal. Atas hal ini, saya menekankan supaya pemerintah mengutamakan agar ekosistem Komodo tetap terjaga dengan mengedepankan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan konservasi tersebut," urai Johan.

Johan juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan strategi pengembangan sumberdaya manusia (SDM) untuk melakukan kegiatan konservasi, perlindungan dan pengawasan di dalam Kawasan.

"Hal ini mengingat taman nasional Komodo dengan luas 170.300 Ha saat ini hanya memiliki jumlah SDM sekitar 120 orang," katanya.

Baca Juga: Diakui Warisan Dunia UNESCO, Nasi Goreng Dibawa Masuk China ke ke Indonesia Sejak 4000 Sebelum Masehi

Selain itu,  menurut Johan, perlu dukungan untuk produk kerajinan lokal dan peningkatan kapasitas pemandu wisata lokal serta peningkatan program bantuan kepada masyarakat sekitar Kawasan Komodo.

Ketua DPP PKS Ini mengungkapkan Taman Nasional Komodo memiliki daya Tarik hewan Komodo dan landscape yang unik serta memiliki daya tarik ekosistem lautnya yang khas, yang memiliki daya dukung diving dan snorkeling di 23 lokasi

"Jadi perlu keseriusan pemerintah untuk lebih profesioanl mengelola potensi wisata Pulau Komodo termasuk wisata bahari agar menjadi pendapatan negara dari kegiatan wisata alam dengan tetap menjaga kelestarian Komodo sebagai warisan dunia," katanya.***