Network
JURNAL SOREANG - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan jumlah pegawai dan anggaran 2021 masih tetap sama.
Namun Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui bahwa pihaknya melakukan pengembangan organisasi berupa penambahan pos jabatan, berdasarkan Peraturan KPK RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.
"Anggaran KPK untuk 2021 sudah disetujui Rp1,3 triliun. Itu masih dengan struktur organisasi yang lama dengan jumlah pegawai yang sama," kata Alex dalam konferensi Pers di kanal resmi KPK RI, Kamis 19 November 2020.
Baca Juga: Rem Blong, Truk Fuso Seruduk 6 Mobil dan 5 Motor. 5 Korban Meninggal Dunia
Alex menambahkan, perubahan struktur tersebut tidak membuat anggaran KPK membengkak, karena anggaran 2021 itu masih sama dengan tahun ini.
Menurut Alex, perubahan struktur yang dilakukan KPK sendiri berupa penambahan dua deputi baru yaitu Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, serta Deputi Bidang Koordiniasi dan Supervisi.
Selain itu ada beberapa jabatan baru di sejumlah direktoran, staf khusus dan inspektorat, sehingga total ada 19 jabatan baru dalam struktur organisasi KPK.
Baca Juga: NU Pasti Sabilulungan, Prioritaskan Hak Kaum Disabilitas
Meskipun demikian, Alex menegaskan bahwa hal itu tidak menambah jumlah pegawai, karena terjadi pergeseran dari satu direktoran ke direktorat lain.
Ia mencontohkan pergeseran dari Direktorat Pengaduan Masyarakat di Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) ke Kedeputian Informasi dan Data.
Selain itu ada sebagian pegawai PIPM digeser ke Inspektorat yang keberadaannya kini langsung di bawah pimpinan KPK.
Baca Juga: Masih Ada Warga di Sekitar Merapi yang Belum Mengungsi ke Tempat Evakuasi
Alex menegaskan, hal itu tidak membuat struktur organisasi KPK menjadi gemuk.
"Ini kami sebenarnya menambah dan menghilangkan satu kedeputian. Kami menghilangkah Kedeputian PIPM dan strukturnya dimasukan ke Kedeputian INDA dan Inspektorat. Penambahan hanya Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat agar kami dapat melaksanakan tugas sesuai UU," tutur Alex.
Terkait rekrutmen deputi-deputi dan direktur baru, Alex melansir bahwa prosesnya akan dilakukan secara terbuka.
Baca Juga: Siapkan Persyaratan, Usulan Formasi Guru PPPK 2021 Diperpanjang Sampai 31 Desember 2020.
Sementara fasilitas yang akan diterima, termasuk mobil dinas, akan disesuaikan.
Dilansir dari ANTARA, anggaran Rp1,3 triliun untuk KPK pada 2021 memang menyebutkan adanya alokasi mobil jabatan untuk Ketua KPK sebesar Rp1,45 miliar dan masing-masing Rp1 miliar untuk mobil dinas Wakil Ketua KPK.
Selain itu, dianggarkan juga mobil dinas untuk 5 dewan pengawas KPK, 6 pejabat Eselon I serta pejabat Eselon II.***
