Network
JURNAL SOREANG - Alokasi dana Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah se-Indonesia per 19 Oktober 2020, sudah tersalurkan kepada penyelenggara dan pihak terkait sampai 98,04 persen. Namun masih ada 1,96 persen yang masih belum dan harus segera disalurkan.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, total alokasi anggaran Pilkada Serentak 2020 di seluruh Indonesia mencapai Rp15,11 triliun. Namun yang sudah tersalurkan sebesar Rp14,9 triliun, sehingga masih ada Rp297,88 miliar yang belum.
"Saya minta daerah yang belum menuntaskan sampai 100 persen untuk segera melunasi. Agar tidak ada lagi beban tanggungan kepada Bawaslu, KPU maupun aparat keamanan," tutur Tito dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020 di kanal Youtube KPK RI, Selasa 20 Oktober 2020.
Baca Juga: Travel Umrah dari Indonesia Akan Ontrog Arab Saudi
Tito merinci, alokasi untuk KPU totalnya mencapai Rp10,24 triliun. Namun yang sudah tersalurkan Rp10,19 triliun (99,58 persemn), sehingga masih tersisa Rp42, 57 miliar (0,42 persemn) yang belum.
Sedangkan untuk Bawaslu, dari total alokasi Rp3,47 trilun, sudah tersalurkan 3,45 trilun (99,61). Sisannya yang belum tersalurkan tinggal Rp13,39 miliar (0,38 persen).
Sementara itu untuk aparat keamanan TNI/Polri realisasi baru mencapai 83,77 persen. Dari total alokasi Rp1,49 triliun, baru tersalurkan Rp1,25 triliun.
Menurut Tito, daerah yang paling tersendat realisasi anggaran pilkadanya adalah Kota Bandar Lampung. "Saya juga tidak tahu kenapa, karena setiap rapat paling sering saya tegur," ucapnya.
Baca Juga: Timnas U-19 Juga Butuh Liga 1 Segera Digulirkan untuk Jaga Performa Pemain
Sementara itu daerah yang sudah merealisasikan 100 persen anggaran pilkada untuk KPUD, meliputi 9 provinsi dan 256 kota/kabupaten. Sehingga hanya tersisa 5 daerah yang belum melunasi annggaran KPUD.
