Polemik Food Estate, DPR Minta Pemerintah Jangan Paksakan Lahan Gambut

JURNAL SOREANG- Polemik program Food Estate di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), kembali menuai sorotan. Presiden dan jajarannya dinilau memaksakan pencetakan lahan ini di daerah gambut di Kapuas dan Pulang Pisau  untuk foos estate.

" Hal ini membuat khawatir berbagai pihak, mengingat Kalteng terutama Pulang Pisau, sebagai kawasan terbesar berlahan gambut seluas 2.789 kilometer. Lahan ni punya cerita kelam kegagalan mega proyek Pembukaan Lahan Gambut (PLG) satu juta hektare era Orde Baru," papar Slamet dalam pernyataannya, Minggu, 4 Oktober 2020.

 Anggota Komisi IV DPR RI ini menambahkan,  dari analisa Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan kerangka sampel area (KSA) dengan luas panen besar 8,99 juta hektare. Produksi selama Januari-September diperkirakan mencapai 46,9 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 26,91 juta ton beras.

"Ada pun untuk konsumsi, selama periode tersebut diperkirakan jumlahnya mencapai 22,28 juta ton. Jadi seharusnya, bila dihitung produksi dikurangi konsumsi, Januari sampai September ini surplus sekitar 4,6 juta ton," ujarnya.

Baca Juga: PLN Turunkan Tarif Listrik untuk Tujuh Golongan. Cek ya