Network
JURNAL SOREANG - Dewan Pers buka suara soal penganiayaan seorang warwatan di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Penganiayaan tersebut terjadi di Pos TNI AL (Posal) Panamboang di Kecamatan Bacan Selatan pada Kamis, 29 Maret lalu.
Terduga pelaku penganiayaan yang menimpa wartawan di Maluku Utara merupakan oknum prajurit TNI Angkatan Laut (AL).
Hal tersebut dikatakan Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers saat menggelar jumpa pers di Kantor Dewa Pers, Jakarta Senin, 1 April 2024.
Baca Juga: Amalan 10 Hari Terakhir Bulan Ramadhan
Ninik Rahayu mengecam tindakan penganiayaan terhadap seorang jurnalis. Menurutnya, wartawan harus dilindungi, baik dalam konteks pemberitaan maupun dalam konteks kebutuhan perlindungan fisik dan kesehatannya.
"Ini adalah peristiwa yang patut kita kecam bersama karena pada hakikatnya para jurnalis yang menjalankan tugasnya adalah satu aktivitas yang baik dalam rangka mencari, mengolah, sampai mendistribusikan berita. Itu adalah salah satu kerja pers yang harus dilindungi, baik dalam konteks pemberitaan maupun dalam konteks kebutuhan perlindungan fisik dan kesehatannya," kata Ninik, saat jumpa pers seperti dikutip Jurnal Soreang dari Antara, Senin, 1 April 2024.
Lebih lanjut, Ninik menyebut Dewan Pers berupaya membuka komunikasi dengan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI, Muhammad Ali untuk penanganan insiden tersebut. Lanjut Ninik, dalam upaya itu, Dewan Pers meminta tiga hal dari pimpinan TNI AL.
Yakni, jaminan perlindungan kepada korban dan keluarganya, jaminan kesehatan untuk memulihkan fisiknya, dan jaminan proses hukum berjalan sampai tuntas.
"Jadi, jangan sampai setelah ada peristiwa ini, kemudian ada bentuk-bentuk intimidasi dan kekerasan lanjutan kepada wartawan ataupun keluarganya," katanya menegaskan.
Dalam kesempatan itu, dia pun mengingatkan aparat dan para pejabat untuk tidak menggunakan kekerasan saat mereka keberatan terhadap berita-berita yang ditulis para jurnalis, karena semaunya memiliki mekanisme.
"Ada hak jawab yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang keberatan terhadap pemberitaan yang disampaikan oleh teman-teman wartawan," kata Ninik.
Meski begitu, Ninik juga, menegaskan selain hak jawab, ada juga jalur hukum yang tersedia manakala seorang jurnalis terindikasi melanggar hukum saat membuat dan menyiarkan beritanya.
"Jadi, tidak melakukan tindakan-tindakan intimidasi kekerasan baik kepada wartawan maupun keluarganya, jelasnya.
Dikesempatan yang sama, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli mengingatkan aparat dan para pejabat bahwa kerja jurnalistik bukan sebatas profesi, tetapi lebih dari itu yaitu menjalankan mandat konstitusi.
"Jadi, wartawan itu bekerja bukan hanya sekadar mencari nafkah, tetapi menjalankan mandat konstitusi untuk memenuhi hak publik untuk tahu, tegas Arif.
Disisi lain, Arif juga memuji atensi dari TNI AL, yang diwakili Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Ternate Kolonel Marinir Ridwan Azis, terhadap insiden kekerasan yang melibatkan anak buahnya itu.
"Dewan Pers memberikan apresiasi kepada TNI Angkatan Laut yang sudah menyantuni korban, tetapi hendaknya itu bukan sebuah langkah yang memutus atau menghentikan proses hukum yang berlangsung,"kata Arif.
Sementara, Danlanal Ternate, saat dihubungi terpisah seperti dikutip dari Antara, menegaskan santunan buat korban bukan upaya mengajak damai karena proses hukum terhadap terduga pelaku masih terus berjalan, termasuk terhadap Letda M yang juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Komandan Pos TNI AL (Danposal) Pulau Bacan.
Kolonel Mar Ridwan Azis juga membantah ada paksaan untuk berdamai terhadap korban.
"Pada saat saya turun (menemui korban) itu tidak ada, tidak terjadi. Tidak ada seperti itu," kata Danlanal Ternate saat dihubungi.***
