"Tetapi kenyataannya masih banyak yang belum mengerti atau tidak mau tahu soal perlindungan anak, belum lagi Pemda yang masih sibuk dan tidak lagi mempersoalkan hal ini," jelasnya menegakkan.
Kami dari lembaga Kohati himpunan mahasiswa Islam Komisariat Perempuan FKIP telah mendorong agar secepatnya Perda PPA agar disahkan untuk mengantisipasi terjadinya kekerasannya yang berkontinyu
"Kami melihat bahwa DPRD Pulau Morotai dan Pemda lagi sibuk dan santai lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan rakyat," pungkasnya. ***