Network
JURNAL SOREANG- Presiden Joko Widodo menilai penerbitan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial merupakan langkah pemerintah dalam memberi kepastian kepada masyarakat untuk menggarap lahan yang diberikan agar produktif.
Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya usai menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat serta Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Areal Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat, 10 Maret 2023.
“SK Hutan Sosial—SK Hijau Perhutanan Sosial, itu juga memberikan kepastian kepada rakyat yang ingin menggarap lahan itu,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga menekankan lahan tersebut harus dikelola dengan cara agroforestri. Selain ditanami dengan komoditas perkebunan dan pertanian, juga harus ditanami dengan pepohonan.
“Tapi memang harus digarap dengan agroforestri, ada tanaman kerasnya, pohon kerasnya, misalnya kayu jati atau mahoni,” jelas Presiden.
“Tapi juga ada tanaman jagungnya, ketela pohonnya, ketelanya,” sambungnya.
Presiden Jokowi juga bersyukur bahwa melalui Kementerian ATR/BPN permasalahan reforma agraria yang khususnya ada di Kabupaten Blora bisa terselesaikan melalui penerbitan sertifikat tanah untuk masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Jerman Biayai Program Perhutanan Sosial di Indonesia, Apa yang Ingin Dicapai?
