Network
JURNAL SOREANG- Saat ini pemerintah dan DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang ditujukan untuk menjadi legal standing perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di wilayah Penajam Paser Utara (PPU).
Dalam beberapa informasi yang beredar di kalangan media diketahui nantinya wilayah IKN ini tersebar seluas lebih dari 250 ribu hektar dengan kontur wilayah mulai dari perbukitan, Daerah Aliran Sungai (DAS) sampai di wilayah pesisir.
Menanggapi hal tersebut Ketua Perhimpunan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI), drh. Slamet menyatakan, perpindahan IKN ini berpotensi memperbesar bencana ekologis di daerah Kalimantan Timur khususnya daerah yang menjadi lokasi inti maupun penunjang proyek IKN ini.
Baca Juga: Masih Pandemi, DPR Pertanyakan Program Pemerintah Soal Ibukota Baru
Slamet menjelaskan perpindahan ibu kota harus berdasarkan kajian yang mendalam dan tidak boleh terburu-buru.
“Dari penelusuran kami hampir belum ada penelitian ilmiah yang spesifik membahas terkait dengan perpindahan IKN ini dari sisi sosial ekonomi dan lingkungan atau yang kita kenal dengan pilar pembangunan berkelanjutan,” ujar Slamet, Jumat 31 Desember 2021.
Penelitian ilmiah terkait dengan bencana ekologis sangat penting untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memindahkan IKN mengingat sinyal potensi bencana tersebut sudah ditemukan dalam dokumen Rapid Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan KLHK pada tahun 2020.
Baca Juga: Seharusnya Ibukota Kabupaten Bandung Tidak Ada Galian C dan Industri Polutan
Ancaman kekeringan, kekurangan pangan dan tentu saja potensi banjir bandang yang baru-baru ini terjadi perlu segera mendapatkan perhatian yang serius jika tidak potensi bencana ekologis akan mengancam wilayah IKN yang baru tersebut.
