Masih Pandemi, DPR Pertanyakan Program Pemerintah Soal Ibukota Baru

JURNAL SOREANG- Anggota Komisi IV DPR, drh. Slamet, menyoroti salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berkaitan dengan rencana Ibukota baru.

Terdapat satu program KLHK terkait pengembangan kawasan perkantoran di Ibukota baru yang memiliki anggaran sebesar Rp 26,8 miliar.

"Kepala Bappenas sudah menyampaikan ke media massa bahwa program Ibukota baru itu dihentikan karena Covid-19. Nah lalu apa korelasinya di KLHK ada program seperti ini?," kata Slamet dalam pernyataannya, Senin, 5 Oktober 2020.

Baca Juga: 7 Fakta Baik dan Buruk Dibalik Skor 1-6 MU vs Tottenham

Slamet menegaskan, saat ini pemerintah memiliki fokus untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, sambung Slamet, sudah sepantasnya anggaran sebesar itu direlokasi untuk program-program yang mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: HUT Ke-75 TNI di Seskoau Tahun Ini Digelar Secara Virtual

"Jadi jangan sampai masyarakat dininabobokan dengan pernyataan Kepala Bappenas bahwa rencana ibukota baru dihentikan. Tapi justru ada program semacam itu di KLHK," jelas Slamet.***