Network
JURNAL SOREANG- Gabungan Organisasi Nelayan Nusantara (GONN) yang terdiri dari unsur organisasi kenelayanan yang berada di tanah air, seperti SNT, PPNSI, HNSI, SNNU, Yamitra, dan lain-lain bersepakat menolak Kepmen KP 86 2021 dan PP 85 2021 tentang tarif baru PNPB KP.
Penolakan tersebut didasari atas kondisi usaha yang sedang lesu (slowdown). Sejak pandemi Covid-19, para pelaku usaha tangkap ikan dan nelayan di tanah air merasakan kondisi yang sulit.
Harga ikan turun tajam sampai 30% dan harga-harga perbekalan nelayan naik sampai 20%. Sudah hampir 2 tahun para pelaku usaha bertahan dengan kondisi tersebut.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah agar Perhatikan Nelayan yang Alami Musibah di Laut
Bukannya mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah malah sebaliknya pemerintah mengeluarkan Kepmen KP 86 thn 2021 dan PP 85 thn 2021 yang menaikkan tarif PNBP bagi kapal tangkap ikan.
Sebagai perbandingan, salah satu kapal nelayan di karangsong yang berukuran 139GT barusan mengajukan perpanjangan SIPI di bulan September 2021. Pada tahun sebelumnya membayar PNBP sebesar Rp 124.234.725,00 tahun ini harus membayar Rp 201.444.360,00
Ketua GONN yg sekaligus juga ketua SNT (Serikat Nelayan Tradisional), Kajidin menyampaikan menolak kenaikat tarif baru PHP PNBP.
Baca Juga: 32 Nelayan Aceh Ditahan di Thailand, Anggota DPR Minta KKP Segera Bertindak
"Nelayan kita bisa bertahan hidup di masa pandemi separti sekarang saja sudah bagus, belum lagi menghadapi perubahan alam yang berdampak pada lambatnya kita untuk mencari ikan di laut butuh waktu berbulan-bulan bahkan ada yg sampai 9 bulan," katanya.
