DPR Minta Pemerintah agar Perhatikan Nelayan yang Alami Musibah di Laut

JURNAL SOREANG- Anggota Komisi IV DPR, Saadiah Uluputty pada rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan perhatian khusus soal   perlindungan hak-hak nelayan khususnya yang mengalami musibah di laut.

Rrapat kerja yang dihadiri langsung oleh menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono ini memaparkan terkait perencanaan tahun anggaran 2022 terungkap Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI Nomor S634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, maka KKP mendapatkan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp6,11 triliun..

"Saya meminta penjelasan  perlindungan hak-hak nelayan khususnya yang mengalami musibah di laut. Hal ini  juga mesti menjadi perhatian khusus," kata Saadiah dalam pernyataannya, Jumat 24 September 2021.

Baca Juga: 32 Nelayan Aceh Ditahan di Thailand, Anggota DPR Minta KKP Segera Bertindak

Dia menambahkan, dalam 2 bulan terakhir terjadi beberapa musibah besar yang menimpa nelayan yaitu Juli lalu 17 kapal nelayan tenggelam di perairan Pontianak, Kalimantan Barat. "Kejadian  yang menyebabkan 33 nelayan hilang dan 22 nelayan meninggal dunia," kata Saadiah.

Legislator Indonesia Timur ini mengingatkan kembali awal bulan September ini kapal perikanan Hendri 135 mengalami kebakaran dan tenggelam di perairan Maluku Utara menyebabkan 25 ABK hilang.

Selain itu, tokoh perempuan asal Maluku ini juga mempertanyakan mengenai nasib penyuluh perikanan di Indonesia khususnya di Maluku yang jumlahnya sangat terbatas.

Baca Juga: Jumlah Petani dan Nelayan Paling Besar, tapi Termarjinalkan, Ini Pengurus PPNSI Baru Termasuk Ahmad Heryawan

"Sedangkan  wilayah laut Maluku sangat luas dan banyaknya nelayan memerlukan pendampingan dari para penyuluh.Kami  selaku perwakilan dari Maluku, meminta menteri KKP untuk tidak menghentikan operasional Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) karena dianggap memiliki kontribusi besar dalam penyiapan tenaga terdidik khususnya dibidang operator kapal perikanan,"  pintanya.