Network
JURNAL SOREANG- Anggota DPR, HD Sodik Mudjahid menyatakan, desakan untuk melakukan pembukaan ibadah umrah bagi kaum Muslimin Indonesia harus melibatkan lintas kementerian.
"Kuncinya bukan hanya di Kementerian Agama melainkan juga kementerian teknis lain yang terkait," kata Sodik saat diskusi "Kapan Umrah Dibuka Lagi' di kantor Qiblat Tour Jln. Taman Cibeunying Selatan, Kota Bandung, Jumat, 24 September 2021.
Lebih jauh Sodik menyatakan,
persoalan umrah bukan hanya di lingkup Kementerian Agama karena menyangkut pula Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Asosiasi Haji dan Umrah Jawa Barat Pesimistis Ibadah Haji Tahun 2021 Ini Bisa Digelar
"Contoh vaksinasi yang diakui pemerintah Arab Saudi adalah Johnson and Johnson, Astra Zeneca, Pfizer, dan Moderna.
Sedangkan Indonesia kebanyakan vaksin sinovac sehingga membutuhkan vaksin booster atau ketiga," ujarnya.
Masalahnya ada lagi soal vaksin booster ini karena vaksin booster juga bermasalah sebab pemerintah Indonesia baru bisa menyediakan untuk jemaah umrah pada Januari 2021.
"Jadi bisa saja umrah baru bisa dilakukan pada Januari 2022 mendatang. Tapi ini juga belum ada kepastian soal penyediaan vaksin booster, semoga pemerintah Indonesia segera menyediakan vaksin booster ini," katanya.
Baca Juga: Pemerintah Arab Saudi Siapkan Jaminan Asuransi Rp2,4 Miliar Bagi Jemaah Umrah, Berikut Ketentuannya
Sodik menyatakan, kementerian lain terkait adalah Kementerian Luar Negeri karena berhubungan antarnegara.
