Network
JURNAL SOREANG - Anggota Komisi VIII DPR RI, Rudi Hartono Bangun melontarkan kritik kepada Menteri Agama (Menag), Menteri Sosial (Mensos), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hal ini disampaikan Rudi pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menag, Mensos, MenPPPA, dan Kepala BNPB di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini meminta Menag untuk peka terhadap aspirasi dan masukan dari rakyat.
Baca Juga: Perhatikan 5 Syarat ini, Agar Insentif Kartu Prakerja Kamu Bisa Cair
Mengingat anggaran Kementerian Agama (Kemenag) yang bernilai triliunan rupiah pada APBN berasal dari uang dan pajak rakyat, maka ia menekankan nantinya anggaran tersebut dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia.
Di samping itu, tambah Rudi, Kemenag juga harus mengedepankan keterbukaan dan komunikasi.
Tujuannya, apabila ada aspirasi dari rakyat, bisa lebih cepat ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh Kemenag.
"Jangan ada kesannya tertutup. Kita bisa lihat kinerja Menteri Sosial, dimana kebijakannya saya lihat lebih terbuka dan cepat tanggap dalam menangapi aspirasi rakyat," kritik Rudi, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Rabu, 22 September 2021.
Baca Juga: Rp50 Ribu BERLIMA! Resep Nasi Ayam TORI SOBORO, Versi Jepang dan Indonesia
Terkait anggaran Kemensos yang disetujui Komisi VIII DPR RI sebesar Rp78 triliun, Rudi menyoroti ada beberapa program dan anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) yang belum dipaparkan Mensos.
Ia menyebutkan, pada Ditjen Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos, tertera bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28 triliun dan Kartu Sembako Rp45 triliun, tapi Mensos tidak memaparkan anggaran di Ditjen lainnya.
"Saya minta agar lebih detail, Bu Menteri. Saya berharap, ini juga disampaikan di forum Rapat Kerja kali ini," ucap wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara III ini.
Rudi juga memberikan kritik kepada Kementerian PPPA yang hanya mendapat anggaran Rp250 miliar. Menurutnya, ada yang salah komunikasi dalam hal ini.
Baca Juga: Berharap Mengulang Sejarah, Persib Targetkan Menang Kontra Borneo FC Malam Ini
Ia mengungkapkan, Kementerian PPPA adalah bagian dari kementerian di pemerintahan Republik Indonesia dan selalu ikut dalam Rapat Kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan menteri lainnya.
"Kenapa tidak dipaparkan untuk meminta tambahan anggaran penanganan perempuan dan anak yang dirasa sangat juga penting?" tanya Rudi.
Pihaknya selaku legislator, hanya bisa mendorong dan merekomendasikan. Karena itu, pengajuan tambahan anggaran paling pas disampaikan langsung oleh menteri kepada Presiden.
Di sisi lain, Rudi menekankan kepada BNPB yang mendapat anggaran Rp1,1 triliun untuk dapat mengelola anggarannya dengan baik.
Baca Juga: 4 Usaha Sampingan yang Bisa Dijalankan di Desa, Penghasilan Rp300 Ribu Per Hari
"Jangan nanti anggaran tersebut habis dialokasikan hanya utuk menutup utang ke vendor yang belum dibayar pekerjaannya," tutup Rudi.***
