Network
"Pusat bisa mengabulkan anggaran itu tidak sampai 20 persen, 13-18 persen range yang bisa dikabulkan dari permintaan daerah," sambung Anis.
Anis menilai, dengan kondisi yang seperti ini, perwakilan BPK yang berada di provinsi bisa mengaudit apa yang dilakukan pemerintah daerah.
Menurutnya, BPK memiliki peran dalam mewujudkan pembangunan daerah, meskipun tidak secara langsung, namun dengan melihat dan mengaudit.
Baca Juga: Cegah Virus Baru Varian Mu, Komisi IX DPR RI Minta Pintu Masuk ke Indonesia Diperketat
"Bapak punya pemikiran yang sangat makro untuk pembangunan daerah, makanya saya tanyakan," pungkas politisi dapil DKI Jakarta I itu.***
