Network
JURNAL SOREANG - Ekonom senior Rizal Ramli buka suara menanggapi pandangan Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang membawa-bawa fiqih di isu presiden 3 periode.
Rizal Ramli yang sempat menjabat Menteri Perekonomian itu menilai sosok Said Aqil Siradj asal-asalan menyikapi isu jabatan presiden 3 periode yang kini terus berhembus.
“Mas Said Aqil makin lama makin ngasal,” kata Rizal Ramli melalui cuitan di akun Twitter-nya @RamliRizal, Selasa 7 September 2021, dikutip Jurnal Soreang.
Baca Juga: Jokowi Disudutkan Lagi Soal Isu 3 Periode, Fadjroel Rachman Kembali Beri Penjelasan
“Kalau memang amanah, rakyat sudah lebih sejahtera dan lebih makmur, dan utang tidak gali lobang, tutup jurang,” ucapnya menambahkan.
“Presiden 3x itu bertentangan dengan amanah reformasi dan demokratisasi,” kata Rizal Ramli menegaskan.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj memberikan pandangan yang cukup kontroversial soal masa jabatan presiden 3 periode yang kini ramai diperbincangkan publik.
Said Aqil Siradj yang kini mengisi kursi sebagai Komisaris PT KAI itu menyebut masa jabatan presiden, 1 hingga 3 periode tidak ada dalam fikih sehingga dia tak mempermasalahkannya.
Walaupun tak masalah dengan isu jabatan presiden 3 periode Said Aqil Siradj kembali menyerahkan keputusan itu pada partai politik.
Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir ini pembahasan mengenai jabatan presiden 3 periode mendadak gaduh.
Baca Juga: Adi Prayitno Bersyukur Isu Jokowi 3 Periode Direcoki Netizen, Kenapa?
Hal itu salah satunya dipicu dengan adanya wacana amandemen UUD 1945 yang disebut-sebut akan dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Narasi ini pun terus meluas menyusul dikumpulkannya para petinggi partai koalisi pendukung pemerintah oleh di Istana beberapa waktu yang lalu.
Tak para partai koalisi yang memiliki kursi di parlemen, Jokowi juga ikut mengumpulkan partai politik nonparlemen.
Baca Juga: Lebih Baik Akhiri Saja Wacana Presiden 3 Periode, Rifa: Hanya Bikin Gaduh
Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor yang sempat bertemu Jokowi di istana bersama partai nonparlemen sempat menyampaikan pendapat presiden soal jabatan 3 periode.
Afriansyah Ferry Noor menyebut Jokowi menolak jabatan 3 periode dan amandemen UUD 1945. Selain itu, kata dia, Jokowi menyerahkan urusan amandemen UUD 1945 ke MPR.
Diberitakan Jurnal Soreang sebelumnya, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari sempat mengutarakan analisisnya jika Jokowi tak maju lagi di ajang Pilpres 2024 mendatang.
Baca Juga: Rocky Gerung Ragu Jokowi Enggan 3 Periode: Alasannya Punya Makna Mendua
Menurut M Qodari, tanpa keikutsertaan Jokowi di Pilpres 2024 akan terjadi sebuah dikotomi label di antara para calon yang akan maju dalam ajang tersebut.
Lebih lanjut, M Qodari memandang, akan ada masa kampanye dan propaganda para calon dengan menggunakan label tertentu seperti Pilpres sebelumnya.
“Dikotomi nasionalis islamis itu akan tercipta lagi,” ucap Direktur Eksekutif Indo Barometer itu.
Baca Juga: Viral! Tagar Tolak Jokowi 3 Periode Trending Topic di Twitter, Begini Komentar Warganet
Menurut M Qodari kalau tidak pasangan Jokowi Prabowo yang maju di Pilpres 2024 maka akan berhadapan dengan sebuah situasi pilpres yang bisa berakhir dengan pertumpahan darah.
“Karena kita melihat bahwa Pilpres kita itu semakin terpola kepada pertentangan calon dari nasionalis dan islamis,” katanya.***
