Network
JURNAL SOREANG - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait serapan anggaran tahun 2020.
Opini BPK tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sudin meminta agar pengalaman pahit, yakni penurunan opini BPK ini, dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja KKP di tahun mendatang, serta tidak berulang kembali dengan alasan adanya refocusing anggaran.
Baca Juga: Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan Soroti Paradoks Anggaran KKP Sektor Hulu dan Hilir
Sudin mencontohkan, salah satu program yang tidak terealisasikan dengan baik adalah kegiatan anggaran belanja tambahan 2020 yang sebagian besar mengalami gagal bayar kepada kelompok masyarakat.
Padahal, ungkapnya, masyarakat sudah lolos verifikasi dan sudah terbit surat keputusan, namun bantuan tersebut tidak kunjung hadir.
"Kegagalan ini dipandang mengecewakan sekali karena menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat di basis dapil anggota DPR, khususnya Komisi IV DPR RI," tegas Sudin, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Senin, 23 Agustus 2021.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, bantuan yang tidak kunjung hadir dapat mencederai masyarakat. Padahal, KKP telah berkomitmen untuk membantu mengurangi kesulitan beban psikis yang sudah menderita karena Covid-19.
Baca Juga: Kok Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Sangat Kecil? DPR: Hanya 1 Persen dari APBN
"Jangan sampai seperti periode-periode yang lalu, disclaimer tiga kali. Saya tidak tahu sebabnya apa. Apakah pejabat eselon I, II,dan III tidak profesional atau pemimpinnya yang kurang profesional," sesal Sudin.
