Network
JURNAL SOREANG - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyoroti sepak terjang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang sudah sering kali membuat polemik dan hiruk-pikuk di tengah masyarakat.
Salah satunya terjadi baru-baru ini, dimana BPIP menggelar lomba karya tulis yang bertema 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam'.
Wakil Ketua MKD, Saleh Partaonan Daulay menilai, lomba karya tulis BPIP tersebut tidak produktif dan tidak kontekstual dengan kondisi Indonesia saat ini.
Baca Juga: Pilihan Realistis, Tujuh RUU akan Dibahas di Masa Sidang I DPR RI
Tidak produktif karena diyakini tidak akan mampu meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila, juga tidak kontekstual karena temanya sangat jauh dari kondisi kekinian yang dihadapi bangsa Indonesia.
"Tema lomba yang tidak perlu dan tidak urgent untuk dibahas," ujar Saleh, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Minggu, 15 Agustus 2021.
Sejak zaman perjuangan kemerdekaan, lanjut Saleh, hormat bendera dan lagu kebangsaan tidak pernah dipersoalkan. Para ulama dan para santri selalu menjunjung tinggi dan menghormati eksistensi bendera negara dan lagu kebangsaan.
"Secara metodologis, tidak ada rumusan masalahnya. Kalau tidak ada rumusan masalahnya, apa yang mau ditulis?" kritik Ketua F-PAN DPR ini.
Dia menambahkan, sebelum ditulis pun, semua pasti akan mengetahui bahwa Islam tidak mempermasalahkan hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan sebab merupakan bagian dari perwujudan cinta Tanah Air, dan cinta Tanah Air adalah bagian dari iman.
