Network
JURNAL SOREANG- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet meminta pemerintah untuk mendengarkan masukan UNESCO agar segera menghentikan pembangunan infrastruktur di Taman Nasional Komodo.
Menurut Slamet, pembangunan infrastruktur di kawasan Taman Nasional Komodo harus dilakukan dengan pendekatan yang sangat hati-hati.
"Pemerintah harus memiliki basis data riset yang baik sebelum melakukan perubahan bentang alam pada habitat hewan endemik komodo yang sudah sejak tahun 1991 diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia," ujar Slamet saat dihubungi, Sabtu, 14 Agustus 2021.
Baca Juga: Dukung Rekomendasi UNESCO, Anggota DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang Proyek Pembangunan Pulau Komodo
Pembangunan Taman Nasional Komodo, kata politisi senior PKS ini, tidak boleh hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi semata tanpa memandang keberlanjutan populasi komodo dan lingkungannya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pariwisata dinilai hanya mengejar pencitraan karena Indonesia telah ditunjuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2023 mendatang.
"Bagaimana tidak dari pembangunan tersebut pemerintah melakukan perombakan penataan kawasan di Taman Nasional Komodo," katanya.
Salah satunya di wilayah Loh Buaya di Pulau Rinca dengan cara merobohkan semua bangunan yang kemudian diganti dengan sarana dan prasarana desain ala Jurassic Park.
