Network
JURNAL SOREANG - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah segera memperbaiki sistem pendataan kasus kematian akibat Covid-19.
Saleh menilai, langkah pemerintah yang mengeluarkan indikator angka kematian dalam laporan harian Satgas Penanganan Covid-19 bukanlah solusi tepat.
Pemerintah beralasan, indikator angka kematian dikeluarkan dari laporan harian karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah. Kondisi ini diklaim terjadi selama beberapa waktu belakangan dan Kementerian Kesehatan memprediksi masih akan terjadi hingga dua minggu ke depan.
Baca Juga: Lindungi Keluarga dari Covid-19, Kapolri Imbau Pasien Isoman Pindah ke Isolasi Terpusat (Isoter)
"Saya menilai bahwa data kematian menjadi indikator penting dalam evaluasi PPKM dan kebijakan penanganan Covid secara keseluruhan," ungkap Saleh, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Sabtu, 14 Agustus 2021.
Indikator kematian tidak akan dipakai untuk sementara waktu selama tim khusus pemerintah merapikan data-data yang menyebabkan terjadinya anomali, dimana kasus mulai melandai tapi angka kematian Covid-19 masih tinggi.
Menurut Ketua F-PAN DPR itu, anomali terjadi karena pencatatan data yang kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah harus sesegera mungkin membenahi sistem pendataan kasus kematian akibat Covid-19.
"Akibat data yang masuk merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya, akhirnya informasi kasus kematian Covid menjadi bias dan menimbulkan distorsi dalam penilaian," jelasnya.
Baca Juga: Pakai Seni Berperang dalam Hadapi Pandemi, Panglima TNI: Covid-19 adalah Musuh Kita
Saleh menegaskan, pencatatan data yang masuk dari berbagai daerah harus bersifat real time supaya valid dan bisa dijadikan rujukan dalam penanganan pandemi Covid-19.
