Network
JURNAL SOREANG - Untuk ke sekian kalinya, pemerintah kembali memutuskan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 sampai Level 4.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menilai, kebijakan PPKM mingguan ini hanya membuat rakyat galau karena tidak ada masa pembatasan terukur yang diumumkan pemerintah.
"Penentuan kebijakan PPKM dalam masa satu minggu hanya membuat rakyat galau dan bingung karena tidak tahu sampai kapan kondisi membaik. Pemerintah seharusnya berani dan tegas menetapkan target waktu pengendalian pandemi hingga situasi membaik," kata Netty, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Selasa, 10 Agustus 2021.
Baca Juga: Imbas Perpanjangan PPKM, Perhelatan Kompetisi Liga 1 Indonesia Diundur
Guna memberikan rasa aman dan harapan pada rakyat, Netty menuntut pemerintah sebagai pengelola negara untuk mampu mengoptimalkan semua sumber daya di bawah otoritasnya dan berani menyebutkan kapan situasi membaik.
"Yakinkan masyarakat bahwa dengan strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah, maka dalam waktu tiga bulan ke depan, misalnya, kondisi akan membaik dan PPKM level 3-4 dapat dihentikan. Sebutkan dukungan apa yang diminta dari rakyat agar strategi pengendalian pandemi berhasil," urai Netty.
Jangan salahkan rakyat jika kemudian PPKM diperpanjang namun rakyat malah abai dan tidak peduli karena pemerintah sendiri tidak mampu membangun rasa aman dan harapan akan membaiknya situasi.
Selain itu, Netty juga mempertanyakan efektivitas langkah dan strategi pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah, mengingat sudah lebih dari satu bulan penerapan PPKM darurat dan dilanjutkan PPKM level 3-4, namun indikator kesehatan di luar Jawa-Bali masih memprihatinkan.
Baca Juga: Mal Dibuka di Daerah PPKM Level 3, Ridwan Kamil: Kabar Sedikit Gembira
"Mayoritas indikator kesehatan saat ini menunjukkan bahwa PPKM Level 3-4 belum optimal dalam mengendalikan kasus Covid-19 di berbagai daerah. Positivity rate serta angka kematian masih konsisten di atas 1.000," ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
